Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan tertundanya insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) di daerah, beberapa waktu lalu. Menurut Budi, ada ketersendatan di pihak pemerintah daerah.
"Kalau rumah sakit umum daerah yang belum terima itu uangnya (karena) dikirim ke pemerintah daerah langsung oleh Kementerian Keuangan dan kita sudah melakukan rekonsiliasi," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (15/3).
Selain itu, terdapat pula kendala di tingkat pemerintah pusat terkait hitungan selisih insentif. Kementerian Kesehatan sudah membereskan hal itu.
Baca juga: Presiden Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Massal di Bali
Budi menuturkan, pemerintah pusat masih ada selisih sekitar Rp1,2 triliun.
Jumlah itu terdiri dari insentif nakes Balai Lab sekitar Rp1 triliun, nakes untuk rumah sakit lapangan pada Desember 2020 sejumlah Rp6,9 miliar, relawan Rp23 miliar, dan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Desember 2020 senilai Rp159 miliar.
"Yang di kita ini (pemerintah pusat) lebih banyak (kendala) karena Desember klaimnya Januari (2021). Jadi kita belum ada mata anggaran untuk bayar," ucap Budi.
Menurut Budi, pihaknya sudah membicarakan masalah itu dengan Kementerian Keuangan. Insentif nakes yang tertunggak pada Desember 2020 akan dibayar bertahap.
"Kemarin sudah disetujui Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) jadi kita membayarkan insentif nakes di RS pusat bulan Desember (itu pada) Januari, Februari, dan Maret 2021 secara bertahap," tegas Budi. (OL-1)
Ekonom dukung evaluasi tantiem BUMN. Skema insentif dinilai tidak akuntabel dan perlu direformasi agar selaras dengan kinerja dan efisiensi fiskal.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved