Epidemiolog Minta Jangan Intervensi Pengembangan Vaksin Covid-19

EPIDEMIOLOG dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menyarankan agar pemerintah jangan cepat mengklaim secara berlebihan vaksin Nusantara karena masih diragukan secara ilmiah.

"Tidak boleh ada satu produk kesehatan, baik obat maupun vaksin, diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus dipimpin prosedur ilmiah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/3).

Dicky menambahkan, kalau tidak disertai bukti ilmiah vaksin itu sangat berbahaya.
"Apalagi vaksin (Nusantara) dendritik yang belum memiliki bukti atau efiden ilmiah terkait peran vaksin seperti ini untuk penyakit menular," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/3), anggota dewan mempertanyakan izin uji klinis vaksin Nusantara yang belum dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Para anggota dewan menilai Kepala Badan POM Penny K Lukito tidak independen karena tidak meluluskan izin vaksin yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Selain Terawan, vaksin Nusantara digagas Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi. Dalam rapat dengan Komisi IX, Penny mengatakan pengembangan vaksin Nusantara tidak sesuai uji klinis sehingga izin tahap dua belum bisa keluarkan.

Dicky menilai bila vaksin Nusantara dipaksakan justru akan berisiko besar, baik materiel maupun kesehatan. "Jika dipaksakan, selain ini tidak visible tentu akan makan ongkos besar, berisiko besar juga," kata dia.

Selain tidak visible, manfaat kesehatan masyarakat dari penggunaan vaksin tersebut belum tentu ada. "Ini namanya tidak efisien dan efektif."

Dia menjelaskan penggunaan vaksin seperti Sinovac dan Astrazeneca butuh resources besar, sumber daya manusia, atensi, dan lainnya. "Nah jangan dihabiskan oleh satu potensi vaksin (Nusantara) ini yang tidak visible," ujarnya mengingatkan.

Dicky lantas menyinggung vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman. Pengembangan vaksin Merah Putih, kata dia, jelas pertanggungjawaban ilmiahnya. "Ada potensi manfaatnya dan basis ilmiahnya jelas. Bahkan secara public health juga besar. Itu yang harus diarahkan."

Menurut Dicky, pengembangan vaksin Nusantara tidak bisa dipaksakan. "Tidak boleh ada intervensi politik, karena kontraproduktif dengan vaksinasi yang ada," tuturnya.

Belum lama ini, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban menyatakan salut dan dukungan kepada Kepala Badan POM Penny Lukito yang belum memberikan izin uji klinis tahap dua vaksin Nusantara. "Kalau belum memenuhi kaidah klinis, ya beliau (Penny) akan bilang belum. Integritas Badan POM juga sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac," tuturnya.

Zubairi menyatakan dukungan untuk pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. "Saya yakin bisa, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

Zubairi juga sempat mempertanyakan pernyataan Terawan Agus Putranto perihal keampuhan vaksin Nusantara yang bisa memicu antibodi seumur hidup. "Saya belum menemukan laporan di jurnal mengenai laporan uji klinik tahap satunya. Apalagi fase dua, saya juga belum bisa mencari datanya. Jadi klaim yang terlalu dini," ujar Zubairi.

Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah yang memuat temuan uji klinis tahap satu vaksin Nusantara. Dia menegaskan mendukung setiap penelitian terkait vaksin covid-19. Namun, Zubairi mengingatkan dari penelitian sampai ke kesimpulan tidak bisa langsung ke konklusi dengan perolehan data minim. "Kami di dunia kedokteran tak bisa membuat kesimpulan berdasarkan logika saja. Harus berdasarkan ilmiah," tuturnya. (RO/OL-14)