BPPT: Pandemi Momentum Prioritaskan Produk dalam Negeri

BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) selama masa pandemi Covid-19. Hal itu didukung dengan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan daya saing produk-produk Tanah Air.

"Regulasi sudah, tantangannya inovasi dari bisnis model. Jadi tidak bisa biasa-biasa saja bahwa inovasi hanya untuk teknologi," ungkap Kepala BPPT Hammam Riza dalam Rakernas BPPT P3DN, Jumat (5/3).

Menurutnya, jika berbicara soal open inovation harus ada improvisasi, harus ada terobosan baik dari sisi teknologi, riset maupun regulasi itu sendiri. Artinya semua hal diperlukan inovasi dan melibatkan semua pihak dalam ekosistem inovasi tersebut.

"Kalau kita menjalankannya biasa-biasa saja kita hanya akan melihat ini regualsi kebijakan sudha ada belum tanpa melakukan sendbox terhadap regualator itu. Tidak hanya teknologi tapi cara kuta melakukan P3DN juga butuh inovasi," ucapnya.

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) BPPT Gatot Dwianto mengatakan, selama ini Indonesia terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah. Namun, berdasarkan kalkulasi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan optimisme untuk keluar dari upper midle income country tersebut.

Pada 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, targer tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan inovasi produksi dalam negeri sehingga mempunyai daya saing. 

"Jadi itu bisa dikejar dengan catatan kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Tidak boleh bekerja normal-normal saja," kata dia.

Selain itu, sesuai arahan Presiden, masyarakat Indonesia harus mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri. Secara khusus di masa pandemi ini adalah momentum untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

"Sebenarnya ini saatnya, di masa pademi kita memprioritaskan bagaimana produk dalam negeri ini menjadi raja di negeri sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi (PSAT) BPPT Arwanto menyampaikan, regulasi terkait P3DN sudah cukup lengkap. Mulai dari UU, PP, Perpres hingga dibentuknya pokja-pokja tim P3DN. Akan tetapi implementasinya masih menjadi kendala hingga saat ini.

Baca juga : Empat Anak Muda Indonesia Menang Kompetisi Social DigiThon

"Regulasi harus dibangun pengelolaan sistem P3DN ini. Jaman sekarang jangan manual lagi harus sudah digital. Bagaimana implementasi P3DN, pendekatan dan pemdampingan terhadap industri," jelasnya.

Tidak hanya industri besar yang harus diperhatikan dan didampingi tetapi juga industri kecil seperti UMKM. UMKM Tanah Air yang mencapai 60% ekonomi Tanah Air harus diangkat ke permukaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi, Minyak dan Gas Bobi Gafur Sulistyo mengatakan banyak kebijakan pemrintah yang tidak implementable. Kebijakan tersebut sering tidak didukung dengan anggaran yang cukup

"Teknologi harus kita kuasai, di belakang teknologi ada anggaran," tuturnya. 

Dia memberi contoh Malaysia dalam mendukung inovasi teknologinya mereka melakukan berapa potong lajak ekspor langsung. Dana hasil penjual ekspor CPO-nya langsung dipotong lembaga riset dan inovasinya.

"Harganya sekarang (CPO) 700 - 800 (USD), itu menurut saya dipajakin 2-3% taruh di BPPT duitnya banyak, kita maju teknologi kita kuasai," katanya.

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE Kemenperin Herman Supriadi menegaskan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk bangkit. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia terpuruk, pertumbuhan ekonominua minus -2,07. 

"Ini momentum kita harus bangkitkan kembali penggunaan produk dalam negeri," tegasnya.

Untuk itu, dia berharap ekosistem inovasi bisa diperkuat. Industrialisasi tidak hanya sebatas R&D hingga manufacturing. Akan tetapi harus bisa sampai pada marketing dan after sales, sehingga bisa memberikan feedback dalam meningkatkan nilai tambah produksi.(OL-7)