KOMISI Pemillhan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan kerja sama dalam pemanfaatan data pemilih untuk program vaksinasi nasional memberantas corona virus disease 2019 (covid-19).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tujuan dari kerja sama tersebut memastikan data yang digunakan terkini. Budi menyampaikan selama ini masing-masing kementerian/lembaga mempunyai data sendiri terutama yang memuat nama dan domilisi. Adapun Kemenkes, imbuhnya, ingin memastikan data tersebut sudah benar sehingga menurutnya perlu ada rekonsiliasi data.
"Ada data dari KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), bahkan ada lebih di 100 lebih K/L. Dulu, kalau saya jadi direktur utama bank, tidak boleh setiap manajer punya data sendiri, kepala divisi, semua dikrektur punya data tersendiri. Tidak boleh," tegasnya di sela-sela acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPU dengan Kemenkes, serta Penyerahan Akses Data Pemilih untuk Program Vaksinasi Nasional dilakukan secara langsung oleh Pelaksana Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (2/3).
Menkes lebih jauh mengatakan, data kependudukan paling banyak ada pada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Namun, permasalahannya data kependudukan bersifat dinamis. Ia mencontohkan data terkait domisili atau tempat tinggal dan eksistensi penduduk menyangkut yang bersangkutan sudah meninggal atau belum. Dua hal itu menurutnya yang perlu disinkronisasi dengan data KPU sebagai pembanding.
"kita perlu rekonsiliasi data. Jadi ada data penerima vaksin, datanya dikasih domilisi Yogyakarta, tapi kerjanya di Jakarta. Itu contoh data tidak update," terang Menkes.
Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menerangkan data KPU pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya penanggulangan pandemi covid-19, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi, dianggap perlu disepakati.
Selain melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, KPU juga menyerahkan akses data pemilih untuk mendukung program nasional vaksinasi covid-19. Data pemilih yang dimaksud adalah data yang berisi pemilih berusia paling rendah 18 tahun yang disediakan oleh KPU berdasarkan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota terakhir yang telah dimutakhirkan.
"KPU merasa bangga telah membantu proses program vkasinasi nasional, data update Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020, kami juga pada data yang kami update per semester sejak 2017. Semoga data yang bisa diakses Kemenkes memastikan bahwa seluruh masyarakat jadi penerima vaksinasi," tandas Ilham. (P-2)
