Enam Instruksi Jokowi untuk Cegah Karhutla

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan enam upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi bahkan menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.

Langkah yang pertama ialah memprioritaskan pencegahan.

Ia meminta manajemen di lapangan betul-betul diorganisir dan dikonsolidasikan dengan baik sehingga ketika ada satu titik api yang muncul di suatu desa, itu bisa segera dilaporkan untuk kemudian dipadamkan.

"Jangan sampai terlambat. Api harus ditangani di depan, bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan. Itu sulit memadamkannya. Oleh karena itu, semua harus bergerak melakukan deteksi dini, mengawasi area-area rawan hotspot," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

Yang kedua, memperkuat infrastruktur pengawasan hingga level terbawah. Dengan adanya teknologi, ia meyakini pencegahan akan dilakukan dengan lebih baik.

Langkah ketiga adalah mencari solusi permanen dari persoalan karhutla.

Jokowi mengungkapkan, sebanyak 99% kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Adapun, motif utamanya adalah ekonomi.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran menterinya untuk menerbitkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat atau korporasi tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Ini harus ditata ulang kembali. Harus ada solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar," tuturnya.

Keempat, melanjutkan penataan ekosistem gambut di dalam kawasan hidrologi gambut.

Kepala negara mengaku sudah memerintahkan Badan Restorasi Gambut untuk memastikan bahwa permukaan air tanah di kawasan-kawasan tersebut tetap dalam kondisi tinggi.

"Buat banyak embung, kanal, sumur bor dan berbagai teknik pembasahan lain sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah," jelas Jokowi.

Langkah kelima, gunakan water bombing jika kebakaran sudah mulai sulit diatasi.

Sedianya, Jokowi sangat menghindari langkah tersebut. Pasalnya, jika sudah harus mengerahkan water bombing, pencegahan sudah gagal dilakukan.

"Kalau bisa jangan sampai pakai ini. Ketika masih kecil langsung disiram dari darat saja. Karena water bombing butuh duit gede, anggaran gede. Tapi kalau sudah terlambat ya mau tidak mau kita pakai itu," ucap mantan wli kota Solo itu.

Yang terakhir, kepala negara berpesan kepada kapolri untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi demi menumbuhkan efek jera.

"Lakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan pembakaran, baik di konsesi milik perusahaan atau masyarakat. Terapkan sanksi tegas bagi pembakar, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)