Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial meluncurkan program Kewirausahaan Sosial atau Prokus, demi terwujudnya kemandirian ekonomi di keluarga. Dalam upaya pemberdayaan sosial ini, Prokus hadir di DKI Jakarta, dan Majalengka.
Tahun ini, Prokus memiliki target dapat merangkul 7.000 KPM, dengan bantuan modal Rp2 juta per KPM. Dan proses pemberdayaan ini tetap dilakukan sama, dengan pemberian bantuan sosial insentif modal usaha, inkubasi dan mentoring bisnis dan pendampingan sosial.
“Prokus itu yang menjadi sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi, dimana artinya mereka-mereka yang sudah lulus dari program PKH. Sehingga, ini dapat menjembatani PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha agar mereka dapat lebih berkembang,”kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto dalam keterangan resmi, Sabtu (30/1).
Ia menambahkan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya dapat bantuan modal usaha, namun juga mentoring. kPM ini pun nantinya akan terhubung dengan lembaga-lembaga permodalan seperti koperasi.
"Dalam pelakasanaannya, tidak hanya Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU) namun juga adanya pendamping Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB) dimana itu adalah cara Kementerian Sosial hadir dan membuat mereka mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), sudah dirasakan manfaatnya oleh Wiwi, KPM yang berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejak mengikuti Prokus, omzet jualan kue basahnya beranjak naik lantaran produknya bisa dijual ke pasar.
"Sebelum dapat bantuan usaha dari Kementerian Sosial, paling dijual di lingkungan sekitar, tapi setelah dapat bantuan, sekarang bisa sampai ke pasar-pasar,” jelasnya.
Manfaat yang sama juga dirasakan oleh Ida, penjual makanan kering, salah satunya camilan gapit. Ia mengatakan bantuannya susah diterima dan dipakai untuk menambah modal usaha dan membantu meringankan masalah keluarga.
"Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kemensos. Saya sangat terbantu, meringankan beban dan penghasilan saya meningkat dari sebelumnya,” tambahnya.
Sebagai gambaran, omzet sebelum mendapat dapat bantuan 0 rupiah. Namun, setelah menerima Prokus, sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memulai kembali usahanya. "Per hari bisa dapat untung," terang Pipit, mentor Prokus yang mendampingi 30 KPM.
Selain dari dana APBN, Prokus juga akan didukung Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) kepada Penerima Manfaat non PKH. Dengan skema yang lebih fleksibel sesuai karakteristik dan kebutuhan PM, Prokus akan diterapkan kepada pilar-pilar sosial, seperti Karang Taruna atau Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memiliki rintisan usaha yang berhasil. Selain itu, dapat dijadikan model praktik terbaik (best practice), juga bisa direplikasi di tempat lain. (H-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved