Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Harapan kami kemungkinan proyesk SBSN bisa diakses oleh perguruan tinggi agama Islam swasta, pondok pesantren dan madrasah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena, lembaga ini memiliki kontrbusi dalam mencerdaskan anak bangsa," kata Menag Yaqut, usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020 dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN yang digelar secara daring, Rabu (20/01) seperti dilansir dari laman Kemenag.
Baca juga: Shafwah Holidays Gandeng Santri Kembangkan Wisata Halal
Menurut Menag, jumlah madrasah negeri dan swasta di Indonesia sangat jauh. Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu lebih sehingga perlu mendapat perhatian.
"Kami juga berharap pesantren bisa mengakses SBSN tentunya pesantren yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Semoga Ibu Menteri Keuangan bisa mencarikan solusi terkait ini," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik masukan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah bisa mengakses proyek SBSN.
"Masukan dari Menteri Agama akan kami catat dan kami telaah. Masukan ini sangat berharga dan kami akan lihat dari berbagai peraturan apakah bisa diberikan dan dilakukan sesuai mekanisme," kata Menkeu Sri Mulyani
"Secara prinsip tidak ada perbedaan, yang paling penting proyeknya ada, apakah nanti dihibahkan atau bagaimana nanti kita telaah lagi," sambung Menkeu. (H-3)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Kemenag menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) Nasional XXVIII. Pertama kali, Karya Tulis Ilmiah Hadis (KTIH) sebagai salah satu cabang lomba
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved