Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespon positif soal atas dikeluarkannya penggunaan izin darurat atau emergency user authorization (EUA) vaksin Sinovac oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
Selain itu, Erick mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyatakan kehalalan vaksin covid-19 yang berasal dari Tiongkok itu.
"Dengan diberikannya persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BPOM RI untuk Vaksin Covid-19 buatan Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma, ini adalah kabar menyejukkan dan sangat dinanti," tulis Erick dalam akun media sosialnya @erickthohir, Selasa (12/1).
Dia mengatakan, para tenaga kesehatan, pelayanan publik dan masyarakat bisa divaksinasi tanpa keraguan. Erick menegaskan, vaksin Sinovac dijamin aman.
"Vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan halal. Insya Allah, vaksinasi disertai disiplin protokol kesehatan akan melindungi diri, orang sekitar, dan negeri," tandas Erick.
Sementara itu, Bio Farma menyampaikan, BPOM pada Senin (11/1) secara resmi mengeluarkan izin EUA (Emergency Use Authorization) atas Vaksin Covid-19 yang pertama kali kepada vaksin produksi Sinovac yang bekerja sama dengan pihaknya.
"Hal ini melengkapi rekomendasi Halal dan Suci yangtelah dikeluarkan oleh MUI sebelumnya. Dengan demikian, vaksin Covid 19 tersebut telah terbukti aspek keamanan, khasiat dan mutunya berdasarkan data-data dukung yang memadai," kata Bio Farma dalam akun @biofarmaid.
Bio Farma menyebut, ada tiga aspek yang dilihat BPOM dalam mengeluarkan EUA yakni, efikasi, netralisasi dan imunogenisitas.
"Presiden Jokowi menyatakan bahwa vaksin yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui serangkaian penelitian di berbagai negara, dan terbukti aman," terang Bio Farma. (Ins/Ol-09)
BPOM perketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis karena risiko keamanan pangan. Sepanjang 2024 tercatat 138 KLB keracunan.
BPOM mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
TPID bersama Satgas Pangan bertugas menjamin kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok penting, sambil aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan dan keberhasilan Kosmesia dalam mendampingi UMKM kosmetik melalui Proaktif yang digagas BPOM.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem distribusi produk yang aman, transparan, dan terpercaya.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved