Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

MUI Jawab Keraguan Publik

Faustinus Nua
09/1/2021 02:40
MUI Jawab Keraguan Publik
Grafis MI(Sumber: MUI/Tim MI/Riset MI-NRC)

JALAN menuju vaksinasi yang rencananya dimulai 13 Januari mendatang semakin lempeng setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal. Dengan fatwa itu, diharapkan tak ada lagi keraguan terutama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk menjalani vaksinasi demi melawan covid-19.

Kehalalan vaksin buatan perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac Life Science Co Ltd, itu diputuskan Komisi Fatwa MUI, kemarin. “Terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang dengan penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin covid-19 yang diproduksi Sinovac, yang sertifi kasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh kepada pers.

Namun, fatwa tersebut belum final. Fatwa MUI secara utuh juga masih menunggu laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

“Ini akan menunggu hasil final ketayibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah Badan POM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak,” kata Asrorun.

Dia memerinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat hanya membahas kesesuaian syariah vaksin Sinovac. Asrorun mengatakan, dengan fatwa tersebut masyarakat khususnya umat Islam bisa tenang dan tak perlu lagi ada polemik.

Terpisah, Badan POM memastikan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac akan diterbitkan sebelum vaksinansi dengan penyuntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1). “Memang sudah direncanakan pemerintah untuk tanggal 13 Januari akan dilakukan vaksinasi, tapi itu bukan berarti mengikat Badan POM bahwa harus tanggal sekian untuk memberikan EUA,” ujar Kepala Badan POM Penny Lukito, kemarin.

EUA atau izin penggunaan darurat dari Badan POM merupakan syarat mutlak sebelum vaksin digunakan. Dengan adanya rolling submission yang sudah dilakukan secara bertahap, Penny yakin aspek keamanan yang baik dan efikasi didapatkan datanya. “Efikasi atau khasiat itu yang dikaitkan efektivitas, netralisasi, sudah kami dapatkan. Tinggal kami dapatkan data efi kasinya.”

Menurutnya, kemarin telah dilakukan pembahasan akhir sembari menunggu data lengkap uji klinis fase III yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, untuk kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Badan POM bersyukur prosesnya berjalan sesuai rencana.

Presiden Jokowi pun meminta masyarakat tak meragukan aspek kehalalan dan keamanan vaksin Sinovac sebab pemerintah akan memastikan hal itu. “Soal kehalalan, MUI yang mengeluarkan. Untuk izin penggunaan darurat, yang mengeluarkan Badan POM. Tahapan itu dilalui semuanya,” tandasnya.

 

Persiapan daerah

Pemerintah sudah mendistribusikan vaksin Sinovac ke daerah. Untuk tahap awal, vaksin akan disuntikkan ke 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas layanan publik di 34 provinsi.

Daerah-daerah pun terus mematangkan persiapan agar nantinya vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran. Simulasi terus pula dilakukan, termasuk di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Simulasi vaksinasi covid-19 di Kota Tasikmalaya digelar di Puskesmas Karsanagara, Kecamatan Cibeureum, kemarin. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Asep Hendra Hendriana mengatakan langkah itu dilakukan demi menghindari terjadinya hambatan pada saat pelaksanaan vaksinasi nanti. “Kalau terjadi hambatan, kita bisa langsung evaluasi dan perbaiki sehingga vaksinasi bisa berjalan lancar,” ucapnya. (Dhk/Fer/AD/JI/DW/X-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya