Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DISTRIBUSI vaksin covid-19 tahap pertama ke seluruh provinsi diharapkan rampung hari ini. Selanjutnya, tinggal menunggu izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan POM.
‘’Kami menunggu persetujuan dari Badan POM sebelum kemudian Insya Allah akan mulai penyuntikan vaksin di pekan kedua Januari ini,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Untuk memastikan penyuntikan vaksin berjalan lancar, Presiden Joko Widodo meminta para gubernur segera mengecek dan mengontrol kesiapan vaksinasi di daerah masing-masing.
Pemerintah menargetkan bulan ini jumlah vaksin yang masuk ke daerah mencapai 5,8 juta dosis. Pada bulan berikutnya, diproyeksikan 10,45 juta dosis lagi yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Tanah Air.
“Pada Maret, ada 13,3 juta vaksin lagi yang akan didistribusikan. Ketika vaksin sudah terdistribusi, daerahdaerah harus bisa melaksanakan vaksinasi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Presiden juga memastikan telah mengantongi 329,5 juta vaksin yang berasal dari berbagai produsen dunia, yaitu 125,5 juta dosis dari Sinovac, 54 juta dosis dari Covax Gavi, kemudian masing-masing 50 juta dosis dari Novovax, AstraZeneca dan Pfizer.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap jadwal vaksinasi yang akan dilakukan pertengahan Januari ini bisa terlaksana.
“Proyeksi yang kita miliki saat ini cukup menggembirakan dan ini berkaitan dengan adanya optimisme mulai beredarnya vaksin. Dengan catatan, jadwalnya tetap bisa dipenuhi,” kata Lestari dalam Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta kemarin.
Sementara itu, tim riset uji klinis vaksin covid-19 Unpad akan melaporkan hasil uji klinis vaksin Sinovac selama tiga bulan kepada PT Bio Farma besok. Selanjutnya, Bio Farma akan meneruskan laporan itu kepada Badan POM.
Manajer Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Unpad Eddy Fadlyana mengungkapkan, berdasarkan pemantauan, sampai saat ini pelaksanaan uji klinis berjalan aman dan sesuai rencana. (Pra/Dhk/Ata/X-10)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Langkah penambahan keterampilan baru pada peserta didik harus konsisten direalisasikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adaptif.
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perayaan Imlek merupakan momentum strategis untuk mengakselerasi proses pembangunan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menghadiri pembukaan pameran lukisan bertema “LOVE” karya Sonja Irawaty di Jakarta untuk membangkitkan semangat dan kepedulian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong percepatan akses bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan nasional.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved