Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia ialah dengan menggunakan data hasil uji klinis yang telah dilakukan di negara lain. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucia Rizka Andalusia memastikan, data tersebut sahih digunakan sebagai pedoman melakukan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
"Ya, kita bisa gunakan data uji klinis negara lain. Manakala uji klinis yang kita lakukan sama juga dengan protokol uji klinis negara lain, kita bisa gunakan uji klinis negara lain ya," kata Lucia diskusi virtual bertajuk "Kehalalan & Keamanan Vaksin Covid-19," Selasa (5/1).
Lucia menegaskan, tidak ada kewajiban melakukan uji klinis di Indonesia sebelum melakukan vaksinansi. Bahkan, pada banyak kasus sudah ada beberapa jenis vaksin telah digunakan yang tidak melalui uji klinis di tanah air berlebih dahulu.
"Ingat, kita sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19 dan hanya sedikit yang lakukan uji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, vaksin BCG itu uji klinisnya tidak di Indonesia, meskipun polio itu diproduksi di Biofarma, tetapi uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia," sebutnya.
Menurutnya, kondisi pemanfatan vaksin dari negara lain tanpa uji klinis itu dimungkinkan saja secara regulasi. Apalagi nanti pemerintah akan melakukan prosedur pengendalian terhadap beberapa jenis vaksin yang telah dipesan di Indonesia.
"Nah, itu tidak diwajibkan harus uji klinis di Indonesia," sebutnya.
Di sisi lain, adanya uji klinis yang dilakukan di Indonesia, menurut Lucia, dapat menjadi bagian penting dalam proses vaksinasi di Indonesia. Diketahui, Indonesia juga menggelar uji klinis vaksinasi Covid-19 dari Sinovac di Bandung, Jawa Barat
"Ini suatu kelebihannya bahwa kita mempunyai data uji klinis, kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia," lanjutnya.
Baca juga : Bumi Cloud Oil Pulihkan Anosmia Pasien Covid-19 Dengan Cepat
Dia menambahkan, setelah Badan POM menerbitkan izin penggunaan sementara atau emergency use authorization (EUA) tentunya masih dibutuhkan pemantauan jangkau panjang. Namun, terdapat dua data yang sudah didapatkan pascasebulan penyuntikan vaksin. Kedua data itu ialah data immunogenitas dan efikasi.
"Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman, dan tidak ada kejadian efek samping yang serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini. Sedangkan, imonugenisitasnya juga sudah menunjukan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responnya dalam tubuh," paparnya.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati belum bisa menyampaikan kehalalan vaksin Sinovac, sebab masih ada informasi yang belum dilengkapi sebagaimana kesepakatan. Ia tidak merincikan detail informasi atau data yang belum disampaikan kepada LPPOM MUI.
"Masih ada sedikit informasi yang harus dilengkapi. Sehingga kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Kesimpulan halal tidaknya juga tidak ada di LPPOM, tetapi di Komisi Fatwa (MUI)," tegasnya.
LPPOM MUI memastikan tidak pasif dalam menerima informasi vaksin, tetapi secara intensif melakukan kajian yang dikerjakan auditor LPPOM MUI. Seperti studi literatur, jurnal dan keterangan pakar mengenai bahan baku vaksin juga digali.
"Katakan ada sekian banyak asam amino yang digunakan dalam media (pembuatan vaksin), apakah asam amino mana yang kemudian memang kita perlu kritisi kehalalannya. Atau, mana asam amino yang memang dari sisi proses produksinya itu tidak kritis dari sisi kehalalannya," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa keputusan kehalalan atau haram vaksin tentunya dari Komisi Fatwa MUI dan tergantung keputusan Badan POM. Sehingga semua informasi sudah lengkap, MUI tetap akan menunggu keputusan dari BPOM
"Tentang safety-nya, tentang thoyyib-nya tadi untuk memutuskan kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak. Jadi ini sama-sama paralel dengan BPOM dan kami selalu melakukan koordinasi untuk saling mengetahui sejauh mana proses di masing-masing," pungkasnya. (OL-7)
Hingga saat ini, lebih dari 10 juta produk telah bersertifikat halal dan beredar dengan jaminan keamanan, kebersihan, serta kehalalan.
PT KAI telah membantu penerbitan 100 Nomor Induk Berusaha (NIB), 100 Izin PIRT, dan 100 Sertifikat Halal untuk UMKM binaan.
Produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun.
Data yang dikumpulkan meliputi profil pesantren atau madrasah penerima MBG, jenis dan kriteria bahan makanan, pembelian bahan, hingga sampai pendistribusian.
kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
KESADARAN masyarakat Indonesia sebagai pasar Muslim terbesar di dunia terhadap pentingnya memilih produk kesehatan yang bersertifikasi halal terus menguat.
Riset terbaru menunjukkan vaksin Covid-19 berbasis mRNA seperti Pfizer dan Moderna dapat memicu sistem imun melawan sel kanker.
DUA tenaga kesehatan menerima vaksin Covid-19 di hari yang sama, pola respons antibodi setiap orang ternyata berbeda-beda menentukan berapa lama perlindungan vaksin bertahan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved