Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri LHK, Siti Nurbaya mengapresiasi kinerja Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan semua pihak yang telah membantu tugas SPORC selama ini. Ia berharap kiprah SPORC semakin hebat dalam mengamankan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia di masa akan datang.
"Dengan peringatan ini berarti selama 15 tahun SPORC telah turut berperan dalam mengamankan sumber daya alam hutan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia," kata Menteri Siti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 SPORC yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dengan tema peringatan "SPORC Hebat, Penegakan Hukum LHK Kuat" Senin (4/1).
Baca juga: Ini Rincian Jumlah Vaksin yang Diterima 32 Provinsi
Sebanyak 16 Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 SPORC di Jakarta, Menteri Siti menambahkan keberadaan SPORC sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. "SPORC adalah soko guru penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan," jelasnya.
Sebagai soko guru/penopang utama penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan, SPORC harus menjadi institusi hebat yang mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, rintangan, dan tekanan dari berbagai permasalahan gangguan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin tinggi dan kompleks. Anggota SPORC juga harus mampu, kuat dan tahan banting bekerja disegala cuaca.
Menteri Siti pun mengungkapkan jika sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati merupakan salah satu modal pembangunan sekaligus sebagai penyangga sistem kehidupan, untuk itu harus dijaga dan dikelola keberlanjutannya dengan sebaik-baiknya.
"Saya selalu mengingatkan jika saat ini kita sedang meminjam sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati dari generasi masa depan, sehingga kita punya kewajiban mengembalikan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati kepada generasi masa depan dengan kualitas, kuantitas yang minimal sama dengan yang kita nikmati saat ini," tutur Menteri Siti.
Menteri Siti pun mengingatkan kepada anggota SPORC untuk semakin meningkatkan kompetensinya agar dapat mengamankan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati yang hingga saat ini masih mengalami gangguan dan perusakan dari tindak kejahatan pidana kehutanan yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi.
Baca juga: Inovasi Alarm Gas Medis Digital untuk RS Rujukan Covid-19
Kejahatan kehutanan seperti perambahan hutan, ilegal logging, penambangan liar, perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi dan pembakaran hutan dan lahan yang semakin canggih ini, perlu diantisipasi oleh SPORC yang hebat yang memiliki kemampuan paripurna, yaitu mengusai teknis, mengusai teknologi, bermental kuat dan memiliki integritas baik.
Tak lupa Menteri Siti mengapresiasi kinerja SPORC bersama Polhut dan PPNS yang selama lima tahun ini telah melakukan 1.480 operasi. Dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang berat ini, SPORC juga terus melakukan operasi-operasi, diantaranya 78 operasi penindakan pembalakkan liar yang berhasil mengamankan ribuan meter kubik kayu ilegal, 51 operasi perambahan hutan, 47 operasi penindakan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan 184 kasus yang ditindak SPORC berhasil P21.
"Jiwa patriot hebat dalam menjaga hutan sungguh-sungguh bermakna bagi kemajuan bangsa Indonesia dan peradaban umat manusia di muka bumi ini," tegas Menteri Siti. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Pengikisan kedaulatan atas sumber daya alam tidak hanya merugikan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan global secara luas.
Perang aspal awal abad ke-20 mengungkap bagaimana intervensi AS, utang, dan perebutan sumber daya membentuk krisis Venezuela hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
TELAH menjadi konsensus dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa peran aktif negara merupakan kunci untuk membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral tanpa batas untuk menjaga kelestarian alam
Muslimat NU dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menandatangani MoU untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat melalui program Mustika Darling.
Kementerian LH memberikan tenggat waktu selama enam bulan bagi seluruh pengelola rest area di jalur tol untuk segera menyediakan unit pengolahan sampah mandiri yang mumpuni.
Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional.
Penghijauan wilayah pesisir menjadi langkah penting untuk menahan laju abrasi, memperkuat ekosistem pesisir, dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved