Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BANTUAN Subsidi Upah (BSU) untuk guru madrasah non-PNS sudah terserap 100%. Hal itu diungkapkan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama M. Zain.
"Per 30 desember 2020, saldo bank penyalur sudah Rp0. Itu berarti 100% BSU guru non-PNS sudah terserap. Alhamdulillah," uja Zain dalam keterangan resmi, Jumat (1/1).
Menurutnya, capaian itu sebagai prestasi Kementerian Agama. Dia pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak yang mengawal program BSU. Sehingga, tersalurkan dan tepat sasaran. Apresiasi juga disampaikan ke media yang berperan besar dalam mengedukasi dan penyebaran informasi.
"Semoga mashlahat dan bisa memberi keringanan bagi guru madrasah kita di tengah pandemi covid-19," imbuh Zain.
Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang Kebijakan PTM
Notifikasi pencairan BSU guru madrasah non-PNS sudah dikirim ke Aplikasi Simpatika mulai 17 Desember 2020. Sejak itu, 543.928 guru yang berhak menerima BSU sudah bisa melakukan cetak surat kelengkapan untuk ditandatangani dan dibawa ke bank penyalur.
BSU guru madrasah non-PNS sebesar Rp600 ribu per bulan dan diberikan untuk tiga bulan. Pencairan BSU guru madrasah non-PNS pun disambut Sutejo dan Purwantini. Selama ini, keduanya mengabdikan diri sebagai guru madrasah di Kabupaten Rembang. Bagi mereka, BSU ini sangat membantu di masa pandemi.
“Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan BSU di masa pandemi. Lumayan untuk memenuhi kebutuhan saat pemasukan berkurang,” kata Sutejo.(OL-11)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mendekati 85% dari total sekitar 15 juta penerima.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap tautan (link) palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah.
PT Pos Indonesia bergerak cepat menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui jaringan 4.000 lebih kantor pos di seluruh Indonesia.
Pos Indonesia ditunjuk pemerintah sebagai salah satu mitra penyalur Bantuan Subsidi Upah (BSU).
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan total nominal mencapai Rp1,72 triliun kepada 2,8 juta penerima manfaat melalui tiga tahap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved