Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini (Risma) segera memperbarui mekanisme laporan bantuan sosial dengan pelaporan lebih detail dan melibatkan masukan dari masyarakat.
"Kemudian untuk sembako nanti segera diadakan karena Januari harus segera maka pada Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback. Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan," kata Risma dalam konferensi pers setelah rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12).
Lewat mekanisme tersebut, Risma menyebut laporan bantuan sosial akan lebih mudah dan diharapkan tak ada lagi penyelewengan bantuan sosial. "Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan," tutur Risma.
Dalam kesempatan ini, Risma juga meminta masyarakat tidak menggunakan bantuan dari pemerintah untuk membeli rokok. Risma menyebut bakal ada alat yang disiapkan pemerintah untuk memantau penggunaan bantuan tersebut.
"Yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan Bapak Menko, dan ini juga disampaikan Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok. Dan kami akan pantau karena Insyaallah pada Februari kami akan menyiapkan tools, alat, untuk kami mengetahui belanja apa saja dengan uang itu," kata Risma.
Risma tidak ingin bantuan yang semestinya bermanfaat untuk masyarakat tapi malah membuat masyarakat sakit karena digunakan untuk rokok. Risma mengatakan bakal ada evaluasi terkait penerima bantuan tersebut jika hal itu terjadi.
"Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok, kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan karena sekali lagi jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok," ujar Risma.(Ant/H-1)
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved