Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DAERAH dengan zona merah risiko tinggi penularan covid-19 di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) bertambah. Demikian pula daerah dengan kategori risiko sedang.
"Pekan lalu ada 13 daerah. Pekan ini menjadi 24 daerah dengan zona merah," ungkap Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi dalam diskusi mengenai antisipasi tingginya angka kasus covid-19 menjelang pilkada di Jakarta, Sabtu (5/12).
Begitu pula dengan daerah yang masuk kategori risiko sedang penularan virus korona. Pada pekan lalu, papar Sonny, terdapat 139 daerah, kini menjadi 180 daerah yang mempunyai potensi kenaikan risiko.
Menyikapi kerentanan tersebut, imbuhnya, dibutuhkan sosialisasi masif mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, semua elemen masyarakat paham saat hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
Kesadaran menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19, tidak hanya oleh penyelenggara, pemilih, tapi juga peserta pilkada. "Kami mengimbau para pasangan calon jangan sampai melakukan pengerahan massa. Masyarakat begitu selesai memilih mereka harus pulang," ucapnya.
Ketika ada potensi pelanggaran protokol kesehatan yang tinggi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber daya manusia Bawaslu terbatas.
Di tiap TPS hanya ada dua pengawas. Mereka perlu bekerja sama dengan satuan tugas di daerah dan aparat penegak hukum. (OL-14)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved