Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
DAERAH dengan zona merah risiko tinggi penularan covid-19 di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) bertambah. Demikian pula daerah dengan kategori risiko sedang.
"Pekan lalu ada 13 daerah. Pekan ini menjadi 24 daerah dengan zona merah," ungkap Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi dalam diskusi mengenai antisipasi tingginya angka kasus covid-19 menjelang pilkada di Jakarta, Sabtu (5/12).
Begitu pula dengan daerah yang masuk kategori risiko sedang penularan virus korona. Pada pekan lalu, papar Sonny, terdapat 139 daerah, kini menjadi 180 daerah yang mempunyai potensi kenaikan risiko.
Menyikapi kerentanan tersebut, imbuhnya, dibutuhkan sosialisasi masif mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, semua elemen masyarakat paham saat hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
Kesadaran menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19, tidak hanya oleh penyelenggara, pemilih, tapi juga peserta pilkada. "Kami mengimbau para pasangan calon jangan sampai melakukan pengerahan massa. Masyarakat begitu selesai memilih mereka harus pulang," ucapnya.
Ketika ada potensi pelanggaran protokol kesehatan yang tinggi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber daya manusia Bawaslu terbatas.
Di tiap TPS hanya ada dua pengawas. Mereka perlu bekerja sama dengan satuan tugas di daerah dan aparat penegak hukum. (OL-14)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved