KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun ini, Kemendikbud meraih penghargaan untuk kategori Menuju Informatif.
Penganugerahan diterima secara daring, Rabu (25/11) dihadapan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Wapres mengatakan keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi. Elemen pentingnya adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi publik, tambah Wapres, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. "Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik hingga tahap evaluasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga semakin tinggi substansinya," ujar Wapres.
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud selaku Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbud Evy Mulyani ,enyatakan meskipun di tengah pandemi Covid-19, Kemendikbud tetap berupaya memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi publik khususnya informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai kanal secara daring.
“Payung hukum layanan informasi publik di Kemendikbud ditetapkan beberapa waktu lalu karena kembalinya urusan pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Permendikbud 41 Tahun 2020 menjadi landasan kami dalam berinovasi dan berkolaborasi secara maksimal dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID di seluruh satuan kerja di Kemendikbud. Mudah-mudah tahun depan kita bisa meraih predikat Informatif,” jelas Evy.
Di sisi lain, Ketua KPI Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya. (RO/R-1)
