Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara membuka kuota tambahan untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 20.000-an KPM. Kuota baru BST ini diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.
"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Mensos Juliari di Jakarta (23/11).
Juliari mengatakan, hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yakni pertama, masih ada masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan. kedua, anggarannya yang masih tersedia. "Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan," kata Mensos.
Baca juga: Ini Cara Pencairan BSU Guru Honorer
Ia mengaku memang terdapat beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST, misalnya saja saat Mensos melakukan kunjuangn kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuonerima BST di wilayahnya.
Pada prinsipnya, Mensos Juliari menyatakan Kemensos siap dukung permintaan tersebut. Pemintaanen penambahann kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya..
"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespon secepatnya," katanya.
Menurutnya, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan. Dalam kunjungan Mensos pekan lalu, Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap ke-9.
Baca juga: Dokter Spesialis: Penderita Covid-19 Alami Keluhan Beragam
"Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat,mencapai 99% sampai pertengahan November. Sangat tidak salah kalau Pemalang kita tambah bantuannya. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos Saya kira ini patut diapresiasi, " Mensos menambahkan.
Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp.11.685.600.000/bulan.
Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp.34.336.800.000/bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program. (H-3)
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved