Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara membuka kuota tambahan untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 20.000-an KPM. Kuota baru BST ini diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.
"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Mensos Juliari di Jakarta (23/11).
Juliari mengatakan, hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yakni pertama, masih ada masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan. kedua, anggarannya yang masih tersedia. "Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan," kata Mensos.
Baca juga: Ini Cara Pencairan BSU Guru Honorer
Ia mengaku memang terdapat beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST, misalnya saja saat Mensos melakukan kunjuangn kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuonerima BST di wilayahnya.
Pada prinsipnya, Mensos Juliari menyatakan Kemensos siap dukung permintaan tersebut. Pemintaanen penambahann kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya..
"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespon secepatnya," katanya.
Menurutnya, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan. Dalam kunjungan Mensos pekan lalu, Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap ke-9.
Baca juga: Dokter Spesialis: Penderita Covid-19 Alami Keluhan Beragam
"Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat,mencapai 99% sampai pertengahan November. Sangat tidak salah kalau Pemalang kita tambah bantuannya. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos Saya kira ini patut diapresiasi, " Mensos menambahkan.
Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp.11.685.600.000/bulan.
Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp.34.336.800.000/bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program. (H-3)
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Mahasiswa diminta tidak sekadar menunaikan tugas akademik semata, tetapi secara riil diminta mengembangkan desa tersebut sesuai keunggulan yang dimiliki.
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved