Padat Karya Penanaman Mangrove Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional

INDONESIA dikaruniai ekosistem mangrove terluas  di dunia mencapai 3,3 juta hektare. Selain berfungsi untuk keseimbangan lingkungan pantai, kawasan mangrove telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.

Potensi itu dicermati pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui mangrove. Dalam hal ini, KLHK melaksanakan kegiatan padat karya penanaman mangrove yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan program Padat Karya Penanaman Mangrove tahun ini merupakan kegiatan yang benar-benar berorientasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir di 34 provinsi.

“Kegiatan PKPM ini melibatkan lebih dari 35.000 orang, atau bila dihitung dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK. Maka bisa dilihat, berapa uang yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat,” kata Menteri Siti saat meninjau kegiatan PKPM di Serang, Banten, Sabtu (7/11).

Sekretaris Ditjen PDASHL KLHK Dyah Murtiningsih menuturkan bahwa program padat karya mangrove dalam rangka PEN dilakukan melalui perbaikan ekonomi masyarakat. Program ini disebut dapat memberikan stimulus kepada masyarakat melalui aktivitas penanaman mangrove.

“Dengan melakukan kegiatan penanaman ini, masyarakat akan mendapatkan upah berdasarkan prestasi atau hari kerjamereka. Jadi kita bayarkan langsung dari rekening ke rekening,” kata Dyah ketika ditemui Media Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Selasa (3/11).

“Harapannya tentu saja dengan uang yang diterima oleh masyarakat melalui kegiatan ini bisa menggeliatkan ekonomi nasional. Terutama ekonomi nasional yang saat ini kita hadapi bersama yang terdampak akibat covid-19,” tambahnya.

Seperti diberitakan, pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah luar biasa (extraordinary) untuk memulihkan perekonomian nasional yang sedang dihantam pandemi covid-19. Dalam hal ini, belanja pemerintah difokuskan pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Salah satu yang merasakan dampak penurunan ekonomi yang cukup signifikan ialah masyarakat pesisir. Dyah mengatakan program padat karya mangrove dapat menyerap 1,5 juta HOK (hari orang kerja).

“Berdasarkan data terakhir kami, itu sudah ada 35 ribu tenaga kerja yang terlibat. Ternyata ini peminatnya atau masyarakat yang ingin dilibatkan di dalam kegiatan PEN padat karya itu semakin besar,” kata Dyah.

“Artinya kita melihat bahwa ini memberikan peluang berusaha atau peluang kerja meskipun pada kondisi tertentu dan pada waktu tertentu saja, saya kira bisa mendongkrak atau mendorong perekonomian masyarakat terutama di pesisir,”  lanjutnya.

Padat karya mangrove dilaksanakan di 34 provinsi dengan total luas lahan mencapai 15.000 hektare dan masih dapat bertambah. Koordinasi pelaksanaan di setiap provinsi akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Daerah Pengendalian Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Menurut Dyah, sebagian besar kawasan yang dijadikan tempat padat karya mangrove berada di kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, maupun kawasan konservasi. Sementara beberapa tempat berada di luar kawasan atau area penggunaan lain (APL).

Adapun fokus area yang digarap ialah kawasan mangrove yang saat ini dalam kondisi kritis atau rusak. Dyah menyebut bahwa saat ini setidaknya 600.000 hektare lahan mangrove di Indonesia rusak dari total 3,3 juta hektare yang ada.

Karena itu, katanya, selain pemulihan ekonomi nasional, program pada karya mangrove juga bertujuan memperbaiki ekosistem mangrove itu sendiri.

“Kegiatan padat karya mangrove kan agenda besarnya adalah pemulihan ekonomi nasional. Tetapi secara reguler, kami sendiri, PDASHL, memiliki tupoksi rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya rehabilitasi mangrove,” jelasnya.

“Memang untuk target-target di (program) reguler itu sangat kecil, sekitar 1.000 hektare per tahun, sehingga kegiatan PEN padat karya mangrove tahun ini, sebanyak 15.000 hektare, di luar bayangan. Tentu saja kita tetap fokus pada 600.000 hektare (kerusakan), apakah melalui padat karya mangrove atau kegiatan reguler, kita tetap merehabilitasi hutan,” tambahnya.

Tuntas akhir tahun

Sementara itu, anggaran PEN yang dilaksanakan KLHK untuk program padat karya mangrove ini sebesar Rp406 miliar. Di antaranya sebanyak Rp391,5 miliar dialokasikan untuk kegiatan penanaman dan akan langsung dirasakan masyarakat.

Per 2 November lalu, dana tersebut baru terserap sekitar 34%. Dyah mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain pembatasan aktivasi buku tabungan di daerah.

“Karena kan kita account to account. Karena kondisi covid-19, ada beberapa kebijakan di daerah untuk aktivasi buku tabungan itu ada pembatasan dalam satu hari 25 orang. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak BRI untuk ada kelonggaran khusus untuk PEN padat karya mangrove. Misalnya dengan cara mereka bisa datang ke lokasi kita untuk menerbitkan itu,” jelasnya.

“Dan kebetulan karena anggaran itu baru muncul atau baru terbit di September sehingga di Oktober itu masih pada taraf perencanaan dan penyiapan bibitya,” terang Dyah.

Pihaknya memprediksi penyerapan akan lebih cepat pada November ini hingga pertengahan Desember 2020. Harapannya, pada akhir tahun penyerapan anggaran untuk program padat karya mangrove ini bisa tuntas 100%.

Secara keseluruhan, Dyah menilai bahwa program padat karya mangrove akan menghasilkan output yang bagus dalam pemulihan ekonomi nasional maupun pemulihan lingkungan.

“Karena kita sampaikan juga bahwa dampak dari kegiatan pemulihan lingkungan ini sendiri ke depan yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat karena mereka ada di lokasi-lokasi di mana kerusakan-kerusakan lingkungan ini terjadi,” katanya.

“Dengan awareness itu kita harapkan masyarakat mempunyai kedulian bahwa itu adalah rumah mereka, tempat mereka untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, dan tempat mereka hidup sehingga kita harapkan ini bisa dijaga dengan baik,” jelasnya.

Pengarusutamaan gender

Di sisi lain, KLHK juga memperhatikan aspek pengarusutamaan gender dalam program ini, seperti juga di semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

“Pengarusutamaan gender dari awal sudah menjadi bagian kegiatan RHL ini. Artinya kita memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat di dalam penanaman mangrove,” kata Dyah.

“Ini kemudian terbukti karena ternyata pada saat kegiatan penyemaian atau pembibitan, yang lebih teliti itu perempuan. Dan laki-lakinya mungkin nanti yang akan mengangkut dan sebagainya,” pungkasnya. (Ifa/S2-25)