Bangun Aspek Kultur dan Sinergi Untuk Zero Victims Tsunami

INDONESIA sebagai salah satu negara yang aktif mengalami gempa bumi dan tsunami dirasa sangat perlu untuk membekali warganya dengan upaya mitigasi, terutama upaya kesiapan penyelamatan diri dan prosedur evakuasi.

Pemerintah saat ini terus mengembangkan teknologi, peralatan, sistem dan tata cara serta aspek kelembagaan untuk menghadapi beragam bencana alam termasuk tsunami yang berdampak sangat besar dan seketika, baik kerusakan infrastruktur, ekonomi bahkan menimbulkan banyak korban jiwa.

Dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berperan penting melalui Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang telah beroperasi sejak tahun 2008.
"Semua teknologi, (aspek teknis) seperti super komputer, internet of things (IoT) dan artificial intelligent (AI) yang mendukung sistem peringatan dini akan lumpuh, akan sia-sia dan tidak ada gunanya kalau aspek kultur tidak siap," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulis Senin (16/11)

Dwikorita mengatakan, aspek kultur yaitu pemerintah daerah dan masyarakat sebagai ujung tombak menjadi tantangan dalam kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu BMKG bersama dengan pemda ataupun BPBD serta berbagai pihak terkait, terus selalu menggalakkan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami demi meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat dan pemda dalam mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami.

Terkait aspek kultur, perwakilan Unesco Indonesia, Ardito M Kodijat menyatakan banyak pembelajaran dari kejadian tsunami yang lalu bahwa sistem peringatan dini yang canggih tidak akan menyelamatkan nyawa jika masyarakat yang terpapar tidak cukup memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk merespons peringatan dini tersebut.

"Kalau kita punya sistem yang sangat canggih saat ini bisa mengeluarkan peringatan dini dalam waktu yang sangat singkat kurang dari empat menit, tapi kalau masyarakatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan maka sistem peringatan dini itu tidak menjamin keselamatan," ujar Ardito.

Dia menambahkan dalam keadaan darurat tsunami, risiko kehilangan nyawa dan harta benda menjadi sangat tinggi bagi masyarakat pesisir dengan tingkat kesiapan yang rendah. Menurut Ardito selama ini sistem peringatan dini terfokus pada peningkatan teknologi. Padahal yang tak kalah pentingnya yakni kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tsunami yang membutuhkan peran pemda dan pusat serta seluruh stakeholder.(H-1)