Kamis 12 November 2020, 22:38 WIB

Kementerian ATR Didorong Perkuat Komunikasi di Medsos

Abdillah Muhammad Marzuqi | Humaniora
Kementerian ATR Didorong Perkuat Komunikasi di Medsos

ANTARA/Asep Fathulrahman
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil

 

PAKAR komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil soal adanya mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan kementerian yang dipimpinnya, merupakan penyaluran keresahannya terhadap ulah mafia tanah. Dengan membuka fakta itu, Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.

"Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," ujar Emrus, Kamis (12/11).

Emrus menyebut, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Hal ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas.

Menurutnya, buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizalimi, korban yang dirampas tanahnya. Sementara lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya memberantas mafia tanah.

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Emrus menyarankan Kementerian ATR/BPN untuk melawan buzzer-buzzer mafia tanah dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial. Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif.

"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.

Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah. "Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya. (R-1)

Baca Juga

ANTARA

Satgas Covid-19 Tegaskan tidak Ada Vaksinasi Mandiri

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 15:05 WIB
Karena seluruh biaya yang dibayarkan untuk membeli vaksin adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya pelaksanaannya juga ditangani...
ANTAR/M Risyal Hidayat

DVI Polri Terima 162 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 14:49 WIB
Selain itu, tim DVI telah menerima 288 sampel DNA dari keluarga...
ANTARA/AKBAR TADO

BNPB Minta Warga Majene Waspadai Gempa Susulan

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 12:45 WIB
Gempa susulan signifikan juga dapat memicu adanya longsoran (landslide) dan runtuhan batu (rockfall), sehingga masyarakat di kawasan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya