Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERHUTANAN Sosial (hutsos) yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.
Karena itu, memasuki periode pemerintahan kedua pemerinthaan Presiden Jokowi, KLHK telah menyiapkan berbagai strategi baru dalam bentuk penyusunan peta jalan atau roadmap untuk mempercepat distribusi akses masyarakat terhadap hutsos.
''Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Jokowi, Saya telah menugaskan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto serta jajaran terkait lainnya, menyiapkan roadmap mengejar target percepatan dengan sisa waktu empat tahun ke depan,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, Kamis (5/11).
Hingga 2024 mendatang, target perhutanan sosial 12,7 juta ha. Akhir Desember 2020 ditargetkan realisasi yang telah didistribusikan adalah 4,7 juta ha. Ada 8 juta ha yang perlu didistribusikan hingga 4 tahun kedepan.
Adapun upaya percepatan kuantitas dan peningkatan kualitas hutsos, disiapkan dari pra izin melalui program kerja bersama 'jemput bola', dan program coaching atau tim terpadu vertek bersama sampai ke tingkat tapak.
Sampai upaya pada output berupa naiknya nilai tambah dan daya saing melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan produkvitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
''Saat ini telah terbentuk 7.408 KUPS. Dengan berbagai strategi percepatan, diperkirakan pada akhir tahun 2024 nanti bisa mencapai 45.500 KUPS. Selain distribusi akses dan pembentukan KUPS, tantangan juga pada program kenaikan kelas KUPS pada setiap tahunnya,'' jelas Menteri Siti.
Presiden Jokowi telah meminta dibuatkan KUPS percontohan untuk direplikasi pada KUPS lainnya agar naik kelas. Untuk itu KLHK telah menyusun roadmap percepatan distribusi akses hutsos 2020-2024 dan menerapkan sejumlah strategi akselerasi distribusi akses dan kenaikan kelas KUPS.
Menyikapi situasi pandemi Covid-19, KLHK terus bekerja dengan memodifikasi kegiatan berbasis lapangan yang ditunjang dengan kerja bersama kelompok dan program coaching kepada kelompok tani di tingkat tapak secara virtual.
''Bapak Presiden juga meminta pasca izin terus diperlukan pendampingan kelompok tani hutan, agar izin benar-benar bisa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pada saat ini di 6.725 lokasi perhutanan sosial, telah memiliki 1.250 pendamping. Kedepan kita arahkan satu lokasi satu pendamping hutsos,'' tegas Menteri Siti.
Semua ini lanjut Menteri LHK, tentunya akan ditunjang kebijakan dari semua K/L antara lain Kemendagri, Kementan, KemenKKP, Kemenkop UKM, Kementerian BUMN (Himbara), Kemendag serta off taker klaster komoditi KUPS baik BUMN maupun BUMS.
Terbukti dari berbagai komoditas hutsos ternyata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nasional. Di antaranya untuk komoditas buah-buahan 55,27%, kayu-kayuan 9,63%, tanaman pangan 6,28%, gula aren 6,28%, kopi 4,67%, dan madu 2,95%.
Bahkan beberapa komoditi sudah bisa melakukan ekspor, seperti minyak kayu putih ke Singapura, gula semut (aren) ke Eropa, gaharu dan madu ke timur tengah dan ASEAN, serta masih banyak komoditi lainnya seperti kayu manis, pala (rempah-rempah) dan kopi.
''Dengan kerja bersama semua pihak, Hutsos dapat menjadi penggerak lahirnya titik ekonomi baru yang mensejahterakan rakyat. Hutan lestari, rakyat sejahtera,'' tegas Menteri Siti.
Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), perhutanan sosial terbukti telah berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Survei ini dilakukan terhadap 210 orang ketua dan pengurus dari 103 kelompok usaha perhutanan sosial.
Pendapatan meningkat
Dengan berbagai pertanyaan dan indikator survei yang diberikan, sebesar 98% responden mengatakan pendapatannya meningkat sejak bergabung dalam KUPS. Sekitar 46% responden menjawab pendapatannya naik dua kali lipat, 25,8% menjawab pendapatannya naik tak sampai 2 kali lipat, dan 25,8% lain menjawab pendapatan mereka naik 2-3 kali lipat.
"Ada pula 2,4% responden yang menjawab pendapatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat," kata Direktur Riset Katadata Insight Center, Mulya Amri, dalam webinar Katadata Regional Summit 2020.
Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari komoditas perhutanan bukan kayu. Lalu dari sisi kondisi lingkungan, 87,6% responden menjawab kualitas tanah membaik sejak status perhutanan sosial diperoleh.
Berikutnya, 86,2% responden menjawab hutan yang semula hampir gundul mulai menghijau, 66,2% menjawab kualitas mata air membaik dan mulai muncul dan 20% menjawab beragam satwa liar yang semula hilang kini kembali muncul.
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
Pemberian izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini berjalan dengan baik di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai gambaran, sebelum tahun 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4% dari izin pengelolaan hutan.
Namun saat ini realisasi Perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha, ini kira-kira menjadi 13-16 % perizinan untuk rakyat kecil dari sebelumnya yang hanya 4%.
Komposisi untuk rakyat ini akan terus naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %. (RO/OL-09)
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved