Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

M Ilham Ramadhan Avisena
02/11/2020 12:30
Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim
Menteri Keuangan Sri Mulyani(ANTARA/Puspa Perwitasari)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap berkomitmen dalam menangani isu perubahan iklim yang terjadi meski pandemi merebak. Komitmen itu juga beriringan dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam kebijakan.

“Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim telah dinyatakan melalui Paris Agreement. Artinya, kami akan mengurangi karbon dioksida sebesar 26% dengan sumber daya kami sendiri dan hingga 42% penurunan dengan dukungan internasional masih terus dilaksanakan secara konsisten,” ujar Sri Mulyani saat memberi sambutan dalam acara PLN Go Green and Sustainable secara virtual, Senin (2/11).

Hal itu juga telah tertuang dalam kebijakan pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan hingga 23% sebagai energi nasional di 2025. Hanya, saat ini, penggunaan energi terbarukan dinilai masih terlampau jauh dari target yang disusun tersebut.

Baca juga: Membuka Akses Ujung Selatan Indonesia

Pasalnya, pada 2019, pengelolaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 9,15% di sektor kelistrikan dan itu baru setara 11% penggunaan energi terbarukan dari total listrik yang dihasilkan.

Sri Mulyani mengatakan itu merupakan kondisi yang menantang dalam upaya mencapai target pemerintah.

“Indonesia bukannya kekurangan potensi. Saat ini, potensi energi terbarukan sebesar 442 gigawatt, namun kami hanya menggunakan 10,4 Giga watt atau 2,4%. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan lebih banyak,” imbuhnya.

“Pasti ada sesuatu yang perlu kita ubah agar dapat digunakan dan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini. Itu tidak hanya bagus untuk Indonesia. Tapi ini juga bagus untuk dunia,” sambungnya.

Perempuan yang karib disapa Ani itu mengatakan, pemerintah menyediakan insentif berupa tax allowance, tax holiday, serta fasilitasi pembebasan impor bagi perusahaan yang menjajaki dan berinvestasi di bidang energi terbarukan.

Selain itu, diberikan pula pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi perusahaan yang mendukung tercapainya pemanfaatan energi terbarukan.

Pun demikian dengan transfer ke daerah yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur energi terbarukan seperti biogas surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu ditujukan agar pemerintah daerah dapat berinovasi untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Oleh karenanya, Ani mendukung upaya PT PLN dalam memotori penggunaan energi terbarukan. Tidak saja berfokus menyediakan dan mengalirkan listrik ke seluruh penduduk Indonesia, perseroan diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam memproduksi energi listrik terbarukan.

“Saya juga ingin mendorong PT PLN agar tidak hanya fokus menyediakan listrik 100% untuk seluruh penduduk, tapi dapat mencapai bauran energi yang telah digariskan dalam rencananya sendiri,” tuturnya.

“Pernyataan niat PT PLN pada kerangka pembiayaan berkelanjutan, yang didukung penuh oleh Asian Development Bank (ADB). Saya senang PT PLN melakukannya, dan membuat langkah yang sangat penting dalam benar-benar tidak hanya membuat pernyataan niat, saya berharap itu akan diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” pungkas Ani. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya