Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan sebagian program bantuan sosial (bansos) tidak berlanjut pada tahun depan. Sebab, pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penyediaan vaksin covid-19.
"Tahun depan, (bansos) memang tidak semasif tahun ini. Karena fokus dari pemerintah sesuai intruksi Presiden adalah pemulihan ekonomi dan juga vaksin," ujar Juliari dalam seminar virtual yang diadakan Media Indonesia, Kamis (15/10).
Apalagi, upaya vaksinasi covid-19 secara luas membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga, pemerintah berencana mengurangi anggaran untuk bansos. Termasuk, bantuan beras dan sembako.
Baca juga: Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Kemensos Capai 81%
"Jadi untuk bantuan beras dan sembako tidak dilanjutkan," imbuh Juliari.
Sementara itu, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap dilanjutkan pada 2021.
Kemudian, bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp500 ribu untuk masyarakat di luar daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, juga akan tetap bergulir. Adapun BLT untuk sembako non-PKH menyasar 9 juta KPM.
"Untuk tambahannya sementara ini yang sudah dianggarakan adalah bansos tunai Januari-Juni 2021," pungkasnya.
Baca juga: Pemerintah Ingin Bentuk Holding BUMN Sektor Kesehatan
Kendati demikian, dalam rapat kabinet, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus ada fleksibel. Artinya, bisa dilakukan intervensi jika ada kebutuhan aspek kesehatan dan jaringan sosial.
"Kita belum tahu juga tahun depan seperti apa kondisinya. Semua berharap lebih baik karena ada vaksin. Tapi, kita tidak bisa memprediksi 100% akan baik," kata Juliari.
"Jika memang perlu merumuskan program tambahan lagi, kami siap. Intinya mengikuti instruksi Presiden," tutupnya.(OL-11)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Seiring dengan merebaknya kasus mpox, muncul banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan vaksin covid-19.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved