Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Agama akan membangun Kantor Layanan Haji dan Umrah di Arab Saudi. Anggarannya dipersiapkan dari dana SBSN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Nizar mengatakan rencana tersebut, Senin (28/9). Gedung tersebut akan dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Melalui dana SBSN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, kita sedang berupaya mendirikan kantor di Arab Saudi yang saat ini sedang dalam proses," kata Nizar dalam pernyataan tertulis.
Keberadaan Kantor Layanan Haji dan Umrah di Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Kantor yang akan dibangun ini merupakan milik negara Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepengurusan ibadah haji yang merupakan tugas nasional.
"Sebagai tugas nasional, penyelenggaraan haji tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Agama saja. Melainkan, dilaksanakan dengan sinergisitas lintas kementerian. Sehingga sangat dibutuhkan adanya kantor bagi kita di Arab Saudi," tandasnya.(H-1)
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved