Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEBANYAK 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) akan mendapat bantuan beras dari pemerintah.
Peluncuran program ditandai dengan pelepasan truk pengangkut beras bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Rabu (2/9).
Menurut Juliari, program ini merupakan sinergi antara kementerian dan lembaga dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19. Tujuannya, mengurangi beban KPM PKH di tengah pandemi.
Baca juga: Menkeu: Ekonomi Kuartal III Mungkin Masih Negatif
"Program bansos beras ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH di seluruh Indonesia. Sehingga, kebutuhan pangan beras warga terdampak covid-19 bisa terpenuhi dan tetap terjaga kesehatannya," ujar Juliari dalam sambutannya di kompleks pergudangan Bulog, Jakarta.
Lebih lanjut, dia menyebut bansos beras akan diberikan kepada 10 juta KPM PKH selama tiga bulan, yakni Agustus-Oktober. Setiap bulan, tiap KPM akan mendapat 15 kilogram (kg) beras.
Pada September ini, bantuan disalurkan sekaligus untuk periode dua bulan, yakni Agustus-September, atau sebanyak 30 kg beras. Selanjutnya, pada Oktober mendatang baru disalurkan 15 kg beras.
Baca juga: Jokowi Minta Pelaku Usaha Tetap Semangat
Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Sosial. Sebab, Bulog telah dipercaya untuk mendistribusikan bansos beras ke seluruh Indonesia.
“”Kami sudah siap sejak tiga bulan lalu. Begitu Presiden perintahkan ada program bantuan beras. Saya sudah perintahkan jajaran untuk kesiapan beras," tutur Buwas.
Dia juga memastikan kualitas dan kuantitas beras di seluruh gudang Bulog. "Kami menjamin tetap bagus sampai ke konsumen. Kami menggunakan teknologi rice to rice untuk setiap beras yang dikeluarkan," pungkasnya.(OL-11)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved