Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERMASALAHAN sampah plastik di Indonesia belum juga selesai. Dari 65,8 juta ton sampah yang dihasilkan 260 juta jiwa penduduk Indonesia tiap tahun, 16%-nya merupakan sampah plastik yang baru bisa dikelola tidak sampai setengahnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100%. Sampai dengan 2019, pengolahan sampah di Indonesia baru berkisar 35%.
Sementara itu, untuk target masyarakat memilah sampah mencapai 50% untuk semua jenis sampah plastik.
Saat ini kesadaran masyarakat memilah sampai baru berkisar 11%. Serta pembangunan PLTSa di 12 kota pun terbangun. Adapun, 12 kota yang dimaksud adalah Palembang, Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Surakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, dan Bandung.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien mengakui, dari jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia memang belum dapat dikelola semua. Karena itu, pengelolaan sampah memakai tiga pendekatan.
“Pertama, yakni perubahan prilaku, ini pendekatan yang diyakini mampu mengurangi produksi sampah plastik yang ada,” ungkap Vivien dalam acara The Nation di Metro TV, belum lama ini.
Kedua, katanya, circular economy, yakni pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Ketiga, pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik dengan menggunakan insinerator.
“Presiden sudah menunjuk 12 kota besar dan kota metro untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dan yang paling siap adalah Surabaya,” jelas dia.
Menurut Vivien, PLTSa Surabaya paling siap menghasilkan 10 megawatt dengan memusnahkan 1.500 sampah dalam sehari. Dalam hal ini KLHL berperan untuk membuat regulasinya mengatur bagaimana emisinya dan subsidi untuk tipping fee yang diperlukan.
Selain PLTSa, pemerintah juga mengembangkan refuse derived fuel (RDF), yaitu pemrosesan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
“Nantinya sampah ini bisa bantu jadi bahan bakar di pabrik semen atau PLTU dan mampu mengurangi bahan baku pembakaran hingga 10%, ini sudah jadi di Cilacap,” jelas dia.
Pengusaha Daur Ulang Sampah, Cristine Halim mengatakan sebetulnya produk plastik diciptakan memang bukan untuk dijadikan sampah pada akhirnya. Sebab, produk tersebut memang harus didaur ulang agar bisa digunakan kembali. “Asal masyarakat diedukasi dengan baik bahwa sampah plastik dan organik jangan dicampur itu sudah bisa mengangkat dan membantu perekonomian masyarakat lainnya,” ungkap Cristine. (Gan/S1-25)
Di titik pemberangkatan, peserta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Para anggota menanam 50 bibit pohon Flamboyan di kawasan BSD City East Vara, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya netralitas karbon.
Kesadaran akan kelestarian lingkungan menjadi pemicu utama untuk gen z dan milenial memilih kendaraan rendah emisi.
Pelaku hilirisasi nikel di Indonesia juga terus berupaya meningkatkan pemenuhan persyaratan ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia.
Perlu dilakukan pendataan kondisi warga yang masih melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
Enviu Zero Waste telah membangun sekitar 9 solusi dan startup, termasuk Alner, yang menyediakan sistem guna ulang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan detergen.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Pengoperasian excavator amphibi ini menjadi bagian dari strategi panjang penanganan revitalisasi sungai di Kota Banjarmasin.
Disampaikan Wako Hendri, Gemilang Sehati ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap I sudah terlaksana di sekolah-sekolah di Padang Panjang.
KLH juga mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), sebagai produsen wajib mengelola sisa kemasan produk mereka.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus menunjukkan komitmennya sebagai lembaga keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved