Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali membeberkan kinerja yang kurang maksimal dari para pembantunya.
Ia mengungkapkan, hingga 22 Juni, serapan anggaran stimulus penanganan covid-19 masih sangat minim yakni baru Rp135 triliun atau 19% dari total Rp695,2 triliun yang disediakan. Dengan kata lain, lebih dari Rp560 triliun anggaran stimulus penanganan covid-19 belum terserap.
"Penyerapan stimulus penanganan covid-19 ini masih belum optimal, kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima pada 22 Juli, dari total stimulus sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp135 triliun artinya baru 19%," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).
Baca juga: Kegiatan Belajar di Sekolah SPK Tak Terkendala Covid-19
Secara rinci, Presiden menguraikan, penyerapan terkecil berasal dari sektor kesehatan yang baru mencapai 7%.
Insentif bagi dunia usaha pun masih jauh dari maksimal yakni hanya 13%.
Baca juga: Pak Gubernur, Uang Anda Rp170 T Masih Nganggur di Bank Lho
Disusul bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 25% dan perlindungan sosial sebesar 38%.
Pemerintah daerah pun belum bisa bekerja secara optimal karena serapan mereka masih berkisar di angka 6,5%.
"Saya ingatkan, kalau masalah lambatnya itu ada di regulasi dan administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang di regulasi, ya revisi regulasi itu agar segera ada percepatan. Lakukan shortcut, perbaikan. Jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah. Saya kira ini penting sekali segera diselesaikan," tegas Jokowi. (OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved