Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdatul Ulama (NU), Arifin Junaidi, mengaku dihubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, seusai mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP).
"Saya bolak-balik dihubungi otoritas Kemendikbud. Mas Menteri sendiri yang mengubungi bolak-bolik. Saya tetap pada sikap saya, LP Ma'arif NU tetap mundur," tutur Arifin dalam diskusi, Sabtu (25/7).
Meski Mendikbud berencana melakukan evaluasi, namun LP Ma'arif tetap memilih umtuk mundur. Menurut Arifin, evaluasi POP yang dilakukan Kemendikbud hanya formalitas belaka.
Baca juga: LP Maarif NU Mundur dari Organisasi Penggerak
"Tidak akan mengubah apa-apa. Apalagi dia mengatakan yang sudah lolos, tidak perlu khawatir. Kalau begitu ini evaluasi macam apa," pungkasnya.
Arif memprediksi POP tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, banyak organisasi yang lolos namun kredibilitasnya diragukan. "Intuisi saya POP tidak bisa berjalan baik, karena organisasi ini tidak kredibel," kritik Arifin.
Walaupun LP Ma'arif tidak bergabung dalam POP, pihaknya tetap fokus menangani pelatihan terhadap ribuan kepala sekolah dan madrasah di bawah naungan NU.
Baca juga: Muhammadiyah Mundur, Desak Seleksi POP Dikaji Ulang
"Arahan dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Bidang Pendidikan, agar kami mundur dari POP. Fokus pada pelatihan kepala sekolah dan madrasah," imbuhnya.
Hingga Oktober, LP Ma'arif menargetkan pelatihan terhadap 2.400 kepala sekolah."Ini kami tiap minggu melatih 300 kepala sekolah dari SD, SMP, SMA dan SMK. Berlangsung tiap minggu dengan lama pelatihan dua minggu," ungkapnya.(OL-11)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Grup WA tersebut diduga sudah dibuat sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai menteri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih melacak keberadaan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020-2024 Jurist Tan
Semua informasi soal keberadaan eks anak buah Nadiem itu dipastikan ditindaklanjuti.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Herdiansyah Hamzah mengatakan seorang menteri tidak harus mengetahui semua hal yang terjadi di kementeriannya.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved