Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) menunjukkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi menyatakan puas terhadap bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial.
Total hampir sebanyak 72% responden menyatakan kepuasan terhadap bansos sembako. Rinciannya, sebanyak 61,68% responden menyatakan puas dengan bansos sembako, dan 10,28% menyatakan sangat puas.
Baca juga: Hari Anak Nasional: Anak Mimika Sampaikan Cita-cita pada Mensos
Sementara untuk bansos tunai (BST), sebanyak 93,53% responden menyatakan BST merupakan jenis bansos yang cocok/sesuai selama pandemi. Kemudian sebanyak 97,92% repoden menyatakan target distribusi BST sudah tepat.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengapresiasi hasil survei Puslitbang Kesos. Menurut dia, temuan yang terjaring dari survei ini sejalan dengan berbagai survei yang sudah dipublikasikan sebelumnya.
Mensos menilai pada dasarnya tren kinerja Kementerian Sosial, khususnya dalam penanganan dampak covid-19, meningkat.
“Saya mengapresiasi survei ini karena riset sejatinya penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Secara umum, dari berbagai survei yang saya amati, memang kinerja Kemensos trendnya terus meningkat. Ini sejalan dengan berbagai survei sebelumnya,” kata Mensos Juliari usai menjadi pembicara kunci “Seminar Eksekutif Hasil Riset bansos Covid-19” di Jakarta, Kamis (23/7).
Mensos mengingatkan bahwa tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi covid-19. Menurutnya, dampak krisis yang cepat tidak bisa hanya disikapi dengan langkah-langkah yang sejalan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Karena itu, beberapa aspek terkesan kurang optimal.
"Semua pemerintah di dunia tidak ada yang siap dengan pandemi. Bila dicari-cari, akan selalu ada celah dalam penyaluran bansos. Tidak akan pernah ada sempurnanya. Maka kalau dipilih antara cepat dan tepat, saya memilih cepat. Sebab kalau tepat dulu, maka keburu covid selesai, bantuan baru turun," katanya.
Namun, Mensos memastikan pengelolaan anggaran dalam penanganan covid-19 dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.
"Kami membuka diri dengan keterlibatan instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Kami juga melibatkan LKPP dalam pengadaan barang," katanya.
Riset bansos sembako dan BST ini dilakukan oleh Badrun Susanto yang meneliti bansos sembako dan Hari Harianto Setiawan yang meneliti BST.
Di antara temuan penelitian, sebanyak 97,92% responden menyatakan bahwa mereka layak menerima BST. Sebanyak 86,49% responden penerima BST menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial lain.
Kemudian, 97,92% responden merasa layak menerima BST dan 63,16% responden rela berbagi bantuan dengan mereka yang tidak menerima.
Hadir sebagai pembahas adalah peneliti Alvara Institut Hasanuddin Ali, peneliti Universitas Indonesia DR Ida Ruwaida, penelitian LIPI Rusli Cahaya, dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Secara umum narasumber menyoroti beberapa bagian termasuk soal metodologi. Adapun Ray Rangkuti menekankan pentingnya semua pihak mewaspadai adanya politisasi bansos di daerah.
"Kalau sudah seperti itu, tujuan dari bansos yang semula untuk penanganan dampak covid-19 malah bisa bergeser," ujarnya. (H-3)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved