Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) dalam penanganan covid-19, terutama dalam memverifikasi klaim rumah sakit yang mendapatkan pergantian biaya dalam pelayanan pasien covid-19.
Namun, Muhadjir meminta agar prosedur verifikasi klaim bisa dipercepat, agar pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan covid-19 juga bisa disegerakan.
Baca juga: Harga Rapid Test dan PCR Lokal Lebih Murah
"Saya minta ini (verifikasi klaim rumah sakit) untuk dipercepat. Karena banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat," kata Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Rabu (15/7).
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah fokus untuk melindungi tiga kelompok masyarakat yang rentan dari covid-19, yakni tenaga kesehatan, orang dengan penyakit penyerta (komorbid), dan kaum lansia serta memiliki penyakit bawaan.
Muhadjir pun meminta seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, pembantu medis, maupun laboran terus mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan mematuhi protoko kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri.
"Kalau melawan covid ini adalah perang, itu tenaga kesehatan adalah the queen of the battle. Jadi yang pertama yang harus dilindungi," imbuhnya.
Tiga kelompok tersebut menurutnya adalah yang harus dilindungi dan dijauhkan dari ancaman covid-19. Untuk itu, pemerintah juga akan memperkuat aturan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi yang tegas.
"Bapak Presiden akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memerintahkan aparat di daerah agar seluruh pemda di indonesia untuk menindak tegas dengan pengenaan sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan," tandasnya. (H-3)
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Layanan BPJS Kesehatan Keliling di Ternate
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan dan membangun kepercayaan publik.
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved