Mensos : Pemda Ikut Lancarkan Penyaluran Bansos

MENTERI Sosial Juliari P Batubara meninjau proses penyaluran bantuan sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Citeureup dan Gunung Putri, Bogor, Senin (6/7). Penyaluran tersebut merupakan tahap 6 sekaligus tahap terakhir di gelombang pertama.

Mensos mengatakan penyaluraan bansos di Kabupaten Bogor berjalan lancar. Hal itu tidak terlepas dari kerja sama, koordinasi, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah (Pemda).

“Saya kira, sebaik apapun program kementerian tanpa adanya kerja sama yang baik dengan pemda, tidak bisa berjalan. Hingga saat ini, program bansos di Bogor sudah berjalan dengan lancar dan baik," kata Mensos di Bogor, Senin (6/7).

Sejak awal, lanjutnya, Kemensos membuka pintu bagi pemerimtah provinsi dan kabupaten/ kota untuk berkoordinasi dan berkomunikasi demi kelancaran penyaluran bansos.

“Kami membuka diri sejak awal dengan pemda, mengontak para kepala daerah dan menanyakan kendala yang bisa mengganggu penyaluran bansos,” ungkap Juliari.

Kendati tidak mudah karena Bogor merupakan kabupaten terluas dan terpadat penduduknya di Indonesia, hubungan dan koordinasi yang baik antarpemerintah pusat dan daerah menjadikan penyaluran bansos sembako maupun BST berjalan dengan lancar.

Baca juga : Gugus Tugas: Kearifan Lokal Jadi Pendekatan Efektif Edukasi Covid

“Pada intinya, komunikasi dan koordinasi yang lancar menjadikan penyaluran program bansos selama ini bisa berjalan dengan baik,” terang Juliari.

Pada kesempatan tersebut, Camat Citeureup Asep Mulyana mengungkapkan, di wilayahnya telah disalurkan bansos sembako sebanyak 2.644 paket dan 231 BST.

“Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih sama Pak Mensos,” kata Asep.

Pemerintah telah memperpanjang durasi penyaluran bansos hingga Desember 2020. Namun, penyalurannya dikurangi dari dua kali sebulan menjadi sekali sebulan.

Selain itu, Mensos mengatakan pihaknya tidak mentolerir terhadap aksi pemotongan bansos oleh pihak mana pun. Dia mengimbau warga untuk langsung melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ada pelanggaran.

“Jika warga merasa dirugikan karena ada aksi pemotongan bansos, seharusnya warga menolak dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar ditangani,” pungkasnya. (OL-7)