Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial, Juliari Batubara, menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako periode Juli-Desember di Jabodetabek, akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebelumnya juga memberikan bansos, tidak akan melanjutkan dan fokus pada program lain.
"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI beberapa hari lalu. Kami mendapat konfirmasi bahwa Juli-Desember Pemprov DKI fokus ke program lain. Tidak akan melanjutkan program bansos sembako," ungkap Juliari dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (17/6).
Baca juga: Ombudsman Banyak Terima Laporan Soal Bansos di Jakarta
Pemerintah pusat akan melanjutkan program bansos sembako di wilayah Jabodetabek hingga Desember. Nilai bantuan dikurangi dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Pemberian sembako yang diperpanjang mencakup enam tahap penyaluran.
Dalam penyaluran sembako gelombang pertama sejak April hingga Juni, Pemprov DKI memberikan bantuan untuk 800.000 kepala keluarga (KK). Adapun Kementerian Sosial menangani bantuan untuk 1,3 juta KK.
"Target penerima bansos sembako di DKI tahap ini jumlahnya 2,1 juta KK. Masih berlanjut dibagi 1,3 juta KK oleh Kemensos dan 800 ribu oleh Pemprov DKI. Nanti Juli-Desember menjadi 1,3 juta kk dikelola seluruhnya oleh Kemensos," jelas Juliari.
Baca juga: Tsunami Bansos Disebabkan Tumpang Tindih Data
Mengenai bansos periode Juli-Desember, Juliari mengatakan data penerima menjadi kewenangan daerah yang disetorkan ke Kementerian Sosial. Juliari telah meminta Pemprov DKI untuk memperbaiki data penerima agar penyaluran lebih efektif.
"Kami sudah sampaikan kepada pemprov DKI. Apabila ada data yang kurang baik, segera lakukan perbaikan. Kami siap menerima perbaikan data, sehingga pada penyaluran berikutnya khususnya gelombang kedua, data sudah lebih baik," pungkasnya.(OL-11)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved