Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal sistem pendidikan saat kenormalan baru atau new normal.
"Saya tunggu-tunggu, Mas menteri kok belum ada. Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus segera berinovasi dan menerapkan sistem pendidikan new normal. Jangan tunggu-tunggu. Kebijakan hari ini tidak memberikan kepastian untuk pendidikan anak. Kami para pendidik butuh solusi konkret," kata Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (5/6).
Baca juga: Putri Zulkifli Hasan Harap Anies tidak Bikin Rakyat Babak Belur
Menurut putri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu, penting adanya sistem pembelajaran yang baru. Belajar dari rumah itu, kata Zita, kurikulum yang tidak jelas untuk jadi panduan.
"Mas Menteri sendiri juga terkejut akses internet tidak merata. Belum lagi, kualitas SDM pendidikannya yang masih belum adaptif terhadap teknologi, ini perlu dipersiapkan upgradingnya," kata dia.
Baca juga: Nadiem Makarim di antara Dua Pondasi Pendidikan Kita
Zita menyebut, sekolah atau sistem pendidikan yang sudah siap saat new normal, harus diuji pelaksanaanya apakah sesuai pendidikan online yang sesuai standar. Ia menyebut tidak perlu menunggu semua kembali normal karena memakan waktu yang lama.
"Justru kalau ada yang mulai, kita bisa jadi contoh buat yang lain. Kan Mas Menteri orang startup, saya yakin paham sekali bagaimana AB testing dalam menjalankan sebuah gagasan dan inovasi," ketus Zita.
Baca juga: Nadiem Makarim Lebih Produktif tanpa Medsos
"Kita tahu, Mas Menteri Nadiem ini latar belakangnya dari startup Gojek yang sukses se-Indonesia, bahkan merambah ke negara-negara tetangga. Pak Presiden Joko Widodo juga memercayakan sistem pendidikan Indonesia ke Mas Menteri. Kan skillnya itu jago di bidang teknologi informasi (TI) startup. Saya kira pasti bisa bikin inovasi terapkan sistem nasional online guided learning atau sistem belajar terpadu online nasional," pungkas Zita. (X-15)
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
MENKO Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terang-terangan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik zin tambang nikel Raja Ampat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan dana Rp750 triliun untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 9.835 Koperasi Desa Merah Putih.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi Sumsel yang berhasil menyulap rawa tempat spesies buaya menjadi lahan sawah produktif.
Opsi penjemputan paksa maupun permintaan bantuan dari Kedutaan Besar untuk memeriksa Jurist di luar negeri belum dilakukan penyidik, saat ini.
MENTERI Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang dicekal ke luar negeri.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa kembali Nadiem Makarim
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
Namun, saat ini, penyidik masih mendalami peran eks Mendikbudristek itu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek ini.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved