Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari Batubara menyatakan pemerintah bersiap mengantisipasi prediksi penambahan tingkat kemiskinan pascapandemi covid-19. Pihaknya saat ini fokus untuk merealisasikan program jaring pengaman sosial untuk melindungi warga miskin.
"Kami akan antisipasi kalau warga miskin akan bertambah setelah covid-19 ini. Kami masih mendata karena program jaring pengaman sosial saat ini masih on going. Yang jelas kami antisipasi jumlah keluarga miskin pascacovid akan bertambah," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (8/5).
Mengutip sejumlah prediksi, Juliari mengatakan warga miskin di Tanah Air berpotensi kembali menjadi dua digit dari posisi saat ini 9,2% penduduk. Diperkirakan, warga miskin akan bertambah menjadi 10%-12% setelah pandemi berakhir.
Melalui pendataan penerima bansos khusus covid-19 saat ini, imbuhnya, pemerintah terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.
"Ada beberapa lembaga memprediksi kemiskinan menjadi 10% persen atau bahkan ada yang ekstrem 12%. kami belum bisa memberikan angka pasti, tapi kami antisipasi meningkat jumlahnya," ucapnya.
Baca juga : Mendes: BLT Dana Desa Sudah Cair di 10 Ribu Desa
Terkait program jaring pengaman, Juliari menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) khusus untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19 akan selesai disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada akhir Mei mendatang. Pemerintah saat ini sudah menyelesaikan pemberian bansos tahap pertama yakni paket sembako untuk 1,3 juta kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta.
"Perintah dari Presiden agar tahapan ketiga untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," ucap Juliari.
Menurut Juliari, pihaknya per hari ini tengah menyalurkan bansos sembako untuk tahapan kedua yakni di wilayah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan sebagian Kabupaten Bogor. Jumlah penerimanya total 600 ribu KK.
"Tahap pertama kita sudah selesaikan benerapa hari yang lalu yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek 600 ribu KK dengan mekanisme yang sama yaitu dua kali penyaluran per bulan dengan nilai indeks Rp600 ribu," ungkapnya.
Untuk tahap ketiga, ucap Juliari, pemerintah pusat menyalurkan bansos tunai senilai Rp600 ribu untuk warga di luar Jabodetabek. Total penerimanya ditargetkan sebanyak 9 juta KK. Sama seperti bansos sembako di Jabodetabek, bansos tunai untuk warga di luar Jakarta dan sekitarnya itu akan dibagikan selama tiga bulan. (OL-7)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved