Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
IMBAUAN untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan di rumah saja dijalankan dengan baik oleh masyarakat Muslim. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Berdasarkan survei yang dilakukan secara daring selama bulan Ramadan 2020 pada 669 responden, sebanyak 632 orang atau 94,5% patuh beribadah di rumah selama Ramadan. Sisanya sebanyak 37 orang menyatakan tetap memilih beribadan di masjid.
"Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan serta mengikuti imbauan pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak," ujar Komisioner Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Choirul Anam, dalam diskusi daring berjudul Laporan Hasil Survei Kepatuhan Masyarakat untuk Beribadah di Rumah selama Bulan Ramadan 1441 H untuk Menanggulangi Wabah COVID-19 Komnas HAM, Jumat, (8/5).
Baca juga: Ngotot Tarawih Berjamaah, Enam Orang di Sidoarjo Positif Korona
Dalam survei tersebut juga didapatkan data mayoritas masyarakat atau 28,4% yang tidak beribadah di rumah beralasan karena merasa beribadah di masjid lebih khusyuk atau fokus dibandingkan di rumah. Sisanya memiliki beragam alasan. Mulai dari tidak mengetahui imbauan pemerintah hingga lingkungan tidak mendukung atau masih mayoritas beribadah di masjid.
"Sebanyak 293 responden juga menyatakan masih ada masjid atau musala yang menggelar ibadah bersama, khususnya selama bulan Ramadan," ujar Choirul.
Baca juga: Masjid Agung Tasikmalaya Tetap Gelar Salat Tarawih
Meski minim, masih adanya masyarakat yang mengabaikan imbauan untuk beribadah di rumah saja dikatakan Choirul merupakan tantangan bagi semua pihak. Baik pemerintah, masyarakat, hingga tokoh-tokoh agama.
"Ini tantangan agar bagaiamana semua bisa lebih terlibat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beribadah di rumah dan mencegah penyebaran covid-19," ujar Choirul.
Kepala Bagian Penyuluhan Komnas HAM Mimin Dwi Hartono mengatakan, pelibatan semua pihak, khususnya tokoh agama dan masyarakat sangat pentig dilakukan. Pemerintah harus lebih melibatkan mereka agar imbauan melakukan ibadah dari rumah dijalankan dengan maksimal.
"Harus ada pendekatan agar tokoh agama dan masyarakat ikut terlibat mengimbau masyarakat di tengah kondisi ini," ujar Mimin. (X-15)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved