Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah penerima bantuan sosial program sembako sebanyak 4,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini sebagai upaya perlindungan terhadap dampak wabah COVID-19.
"Penambahan 4,8 juta KPM ini merupakan perluasan Program Sembako yang dulu dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (21/4).
Mensos saat menyerahkan kartu keluarga sejahtera (KKS) di Tangerang Selatan mengatakan, Program Sembako merupakan bansos di luar bantuan sembako dari presiden Joko Widodo yang telah diluncurkan pada Senin (20/4) di depan Istana.
Baca Juga: Maret–Agustus 2020, Bantuan Sembako Kemensos Naik Rp200 Ribu
Mensos menambahkan dengan adanya penambahan sebanyak 4,8 juta, jumlah penerima Program Sembako menjadi 20 juta KPM di seluruh Indonesia pada 2020.
"Sebelumnya jumlah penerima Program Sembako sebanyak 15,2 juta KPM. Sekarang menjadi 20 juta KPM," tambah mantan Ketua IMI dua periode itu.
Kemensos mencatat adanya penambahan jumlah KPM di kota Tangerang Selatan sebanyak 5.965 keluarga menjadi 19.249 KPM.
Program Sembako atau BPNT merupakan program reguler Kemensos sehingga berbeda dengan bantuan sembako presiden.
Baca Juga: Pulang Kerja, Presiden Bagikan Sembako
Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati menjelaskan KPM perluasan Program Sembako akan mendapatkan bantuan setiap bulan Rp200 ribu hingga Desember.
"Mereka yang mendapatkan perluasan ini sudah masuk basis data terpadu Kemensos," jelas Nurul.
Nurul menambahkan program sembako ini berbeda dengan bantuan sembako presiden senilai Rp600 ribu selama tiga bulan sebagai antisipasi dampak COVID-19 bagi masyarakat rentan. (Ant/OL-10)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved