Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau Kementerian Sosial (Kemensos) memperhatikan beberapa hal dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19. Hal ini guna tercapainya ketepatan sasaran penerima Bansos.
Pertama, menurut Ace, harus dilakukan pemutakhiran data kembali untuk penerima bantuan perlindungan sosial.
"Harus dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa atau Kelurahan dan Satgas Covid 19 di daerah dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi VIII DPR RI sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing sebagai bentuk pengawasan," ungkapnya dalam keterangan resmi, kemarin (8/4).
Kedua, lanjutnya, bahwa dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dan program-program bantuan sosial lainnya, Kementerian Sosial harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19.
"Terutama social atau physical distancing, agar tidak menimbulkan persebaran covid-19," jelasnya.
Baca juga: PDIP Soroti Pendataan Penerima Bansos dari Pemprov DKI
Ketiga, Ace berharap pencairan program Bantuan Perlindungan Sosial harus segera dilakukan sesegara mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi mudik, bulan Ramadan, dan Idulfitri.
"Keempat, perlu adanya sinergi dan sinkronisasi program perlindungan sosial antara Kementerian Sosial dengan program bantuan sosial yang dilakukan Kementerian terkait, terutama Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah," tegasnya.
Secara umum, kata Ace, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk segera mencairkan berbagai program bantuan perlindungan sosial di tengah pandemi covid-19.
Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat; Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima; dan pemberian Sembako di wilayah Jabodetabek serta usulan Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (A-2)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved