PSI Minta Kemenhub Bekukan Transportasi Publik keluar Jabodetabek

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membekukan seluruh sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek untuk mencegah penyebaran virus korona (Covid-19) ke daerah lain.

“Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antarmanusia baik melalui physical distancing yang diperketat, karantina terbatas atau karantina wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).

Isyana menjelaskan Jabodetabek adalah pusat penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mayapada Group dan Tahir Foundation Beri Bantuan Hadapi Covid-19

Secara teknis, kata Isyana, Kemenhub bisa menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.

“Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan, ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek,” lanjut Isyana.

“Kalau kita baca laporan media, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah 'mudik dini' ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung." kata Isyana.

Isyana mengingatkan, tindakan drastis harus ditempuh. Apalagi mengingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah jauh tertinggal dengan di Jabodetabek.

“Kalau ada ledakan jumlah positif virus korona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” pungkas Isyana. (OL-1)