Kemensos Siapkan Empat Instrumen Bansos Hadapi Covid-19

PEMERINTAH  melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai social safety net. Sejumlah bansos tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin dan rentan dari dampak ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19. Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama, terdapat empat instrumen bansos social safety net.

Pertama, Kementerian Sosial telah meningkatkan indeks bantuan Program Sembako dari semula Rp150.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Kenaikan bansos sebesar Rp50.000 tersebut, diperuntukkan bagi 15,2 juta KPM Program Sembako.

"Besar bantuan ini diberikan selama enam bulan yakni Maret sampai Agustus 2020," ujar Asep dalam keterangan persnya di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (24/3).

Kebijakan ini ditempuh lantaran dampak penyebaran virus korona dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia. Pemerintah sendiri telah menyiapkan instrumen fiskal untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat penyebaran virus korona senilai Rp10 triliun, di mana Kementerian Sosial dapat alokasi sebesar Rp4,56 triliun. Adapun total anggaran untuk bansos Program Sembako sebesar Rp28,08 triliun.

Kedua, Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun.

"Untuk pencairan periode kedua, yakni pada bulan April dimajukan pada bulan Maret ini. Demikian pula untuk pencairan periode ketiga Juli, akan dimajukan pada bulan April nanti," kata Asep. 

Seterusnya, pencarian PKH akan dilakukan setiap bulan. Percepatan pencairan bansos PKH ini diharapakan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran virus korona.

Kemensos telah berkirim surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai kewenangannya. 

"Dengan pencairan CBP, diharapkan kepala daerah yang daerahnya terdampak covid-19 dapat menjaga kebutuhan pokok warganya," kata Asep.

Tidak kalah penting, Kemensos akan menyalurkan santunan kematian sebesar Rp15 juta untuk ahli waris dari tiap korban meninggal dunia akibat Covid-19. Saat ini, Kemensos sedang melakukan asesmen terhadap para korban meninggal akibat Covid-19 tersebut.

"Kebijakan ini untuk meringankan keluarga korban dan sebagai bentuk perhatian negara terhadap kelompok masyarakat yang terdampak virus korona," jelasnya.

baca juga: Tangkal Covid 19, Matakin Bagikan Hand Sanitizer Gratis

Santunan akan diberikan kepada korban dengn terlebih dahulu dilakukan asesmen. 

"Misalnya, diperlukan surat keterangan medis dari rumah sakit bahwa korban meninggal memang korban Covid-19," kata Asep.

Selain itu, dalam penyaluran santunan kematian juga disertakan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat (dinas sosial). Selain bantuan sosial (bansos) sebagai social safety net, Kemensos juga mendukung penuh pengadaan dan pemenuhan kelengkapan berupa APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas medis yang berada di garda depan penanganan terhadap korban. Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara telah menandatanganinya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 861/1/KP.08.01/3/201 tentang Tim Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Sosial. Regulasi ini melengkapi sejumlah aturan yang sudah berlaku sebelumnya. (OL-3)