Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENINGKATNYA kebutuhan publik dalam mengakses informasi terkini melalui perkembangan teknologi komunikasi, merupakan strategi yang patut dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam mempublikasikan kinerja dan citra positif pengadilan.
Hal itu mengemuka dalam workshop and certification hakim juru bicara pengadilan 2020 yang digelar Mahkamah Agung dan Lembaga Sertifikasi Publik London School of Public Relation di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
"Kehadiran profesi dan pendidikan public relations atau hubungan masyarakat (Humas) semakin dibutuhkan,” tegas Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricard dalam keterangan persnya, Rabu (18/3).
Menurut Zarof, peran juru bicara dalam menyampaikan informasi, menjadi penting saat mendistribusikan pesan kepada publik.
“Tuntutan inilah yang menjadi landasan bagi Badan Litbang Diklat Kumdil MA, untuk melaksanakan, mengoordinasikan, serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan, untuk mewujudkan SDM yang dapat memenuhi harapan publik, dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat,” ujar Zarof.
Baca juga : Polri Mantapkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan
Kabid Penyelenggara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA, R Yustiar Nugroho menambahkan, kegiatan yang diikuti 180 orang hakim juru bicara pengadilan itu, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang pengelolaan informasi dan pesan yang akan disampaikan ke publik.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan peserta dalam menjalin sinergi dan keakraban dengan rekan media sehingga dapat mengontrol informasi yang akan disampaikan ke publik,” ujar Yustiar Nugroho.
Yustiar menjelaskan, metode pembelajaran yang digunakan berbentuk ceramah, pendalaman materi dan diskusi.
Sementara untuk evaluasi kepada peserta, dilakukan melalui ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSPR. (RO/OL-7)
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Monitoring isu berarti membuka mata dan telinga kita untuk sebenar-benarnya melihat dan mendengar.
Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan Best Public Relation pada ajang Indonesia Public Relations Award 2025.
Isu yang tidak dikelola dan tidak ditangani dengan cepat bisa berubah menjadi krisis, dan ini tentu akan mengancam instansi.
Penghargaan yang diraih terdiri dari terbaik ke-2 untuk karya media audio visual, serta penghargaan nominasi 6 besar terbaik untuk karya siaran pers
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menorehkan prestasi berkat kinerja komunikasi yang baik. Perseroan meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) Award 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved