Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENINGKATNYA kebutuhan publik dalam mengakses informasi terkini melalui perkembangan teknologi komunikasi, merupakan strategi yang patut dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam mempublikasikan kinerja dan citra positif pengadilan.
Hal itu mengemuka dalam workshop and certification hakim juru bicara pengadilan 2020 yang digelar Mahkamah Agung dan Lembaga Sertifikasi Publik London School of Public Relation di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
"Kehadiran profesi dan pendidikan public relations atau hubungan masyarakat (Humas) semakin dibutuhkan,” tegas Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricard dalam keterangan persnya, Rabu (18/3).
Menurut Zarof, peran juru bicara dalam menyampaikan informasi, menjadi penting saat mendistribusikan pesan kepada publik.
“Tuntutan inilah yang menjadi landasan bagi Badan Litbang Diklat Kumdil MA, untuk melaksanakan, mengoordinasikan, serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan, untuk mewujudkan SDM yang dapat memenuhi harapan publik, dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat,” ujar Zarof.
Baca juga : Polri Mantapkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan
Kabid Penyelenggara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA, R Yustiar Nugroho menambahkan, kegiatan yang diikuti 180 orang hakim juru bicara pengadilan itu, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang pengelolaan informasi dan pesan yang akan disampaikan ke publik.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan peserta dalam menjalin sinergi dan keakraban dengan rekan media sehingga dapat mengontrol informasi yang akan disampaikan ke publik,” ujar Yustiar Nugroho.
Yustiar menjelaskan, metode pembelajaran yang digunakan berbentuk ceramah, pendalaman materi dan diskusi.
Sementara untuk evaluasi kepada peserta, dilakukan melalui ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSPR. (RO/OL-7)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Grok AI, dengan akses data real-time ke platform X, menawarkan solusi yang tidak dimiliki AI lain. Berikut adalah panduan singkat cara memaksimalkan Grok untuk humas dan konten kreator.
Pemerintah dituntut tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan berinteraksi secara efektif, transparan, dan berbasis data.
Monitoring isu berarti membuka mata dan telinga kita untuk sebenar-benarnya melihat dan mendengar.
Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan Best Public Relation pada ajang Indonesia Public Relations Award 2025.
Isu yang tidak dikelola dan tidak ditangani dengan cepat bisa berubah menjadi krisis, dan ini tentu akan mengancam instansi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved