NasDem Minta Pemerintah Antisipasi Eskalasi Covid-19

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu melihat fakta semakin banyak kasus positif di Indonesia yang meninggal akibat Covid-19. Hari ini (18/3) pemerintah mengumumkan 227 orang positif Covid-19, 11 sembuh, 19 meninggal.

Sehari sebelumnya (17/3), dari 1.255 pemeriksaan yang dilakukan, pemerintah mengumumkan 172 positif, 9 sembuh, 5 meninggal.

Ali mengatakan, kasus di Indonesia akan terus bertambah karena pemerintah Indonesia makin agresif melakukan penelusuran kontak (contact tracing) dari kasus positif, seperti di Korea Selatan.

“Masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya. Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19 di Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan persnya hari ini.

Baca juga :Ini Petunjuk Teknis Memakamkan Pasien Positif Covid-19

Apalagi, sambung Ali, pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan.

“Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” ujarnya.

Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.

“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” katanya.

Ali yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR menjelaskan sejumlah anggaran belanja barang kementerian dan lembaga yang rencananya dialihkan untuk menjadi belanja modal dan Infrastruktur dapat menjadi pilihan dana antisipatif. Selain itu anggaran proyek infrastruktur yang merupakan tambahan proyek strategis 2020-2024 juga dapat menjadi sumber pendanaan.

“Saat pembahasan anggaran tahun lalu pemerintah sudah memetakan ada 22% alokasi anggaran belanja barang yang bisa dialokasi ke belanja modal. Nah itu juga bisa dipakai. Selain itu, dana penyertaan modal negara di BUMN juga bisa ditunda kecuali yang berkenaan dengan penyelesaian utang yang tidak bisa ditunda. Rencana Alokasi Belanja Kementerian yang besar seperti di Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya juga perlu ditinjau ulang untuk direalokasi. BUMN juga harus dimintai dana CSRnya untuk mengantisipasi eskalasi Covid-19. Semua disisir kembali untuk bisa dikerahkan,” ucapnya.

Menurut Ali, dana yang memadai guna membangun basis logistik yang kuat dalam mengadapi potensi eskalasi Covid-19 mutlak diperlukan pemerintah.

Baca juga : Pemerintah Kaji Penerapan Rapid Test Telusuri Kasus Covid-19

Sampai saat ini Indonesia memang belum memasuki fase puncak (peak) persebaran kasus covid-19. Namun demikian persiapan menghadapinya perlu dilakukan sedini mungkin.

“Belajar dari data negara lain, makin awal kita menyiapkan segala kebutuhan sebelum mencapai waktu puncak maka akan menjamin keselamatan warga. Jangan lupa juga perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di Indonesia juga harus diajak untuk terlibat dalam persiapan ini,” katanya.

Selain untuk antisipasi kebutuhan logistik dan belanja kesehatan, Ali menekankan alokasi anggaran antisipatif juga diperlukan untuk menegakkan ketertiban di masyarakat nantinya.

Dalam kondisi eskalatif, pemerintah harus terdukung untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Karena itu perlu juga memperkuat kinerja aparatur ketertiban dan keamanan negara dalam situasi eskalatif.

“Alokasi dana juga perlu diarahkan dalam kerangka menjaga ketertiban dan keamanan warga. Pelibatan aparat keamanan dan ketertiban harus terdukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa segera dimobilisasi dan bekerja sesuai situasi yang berkembang,” pungkasnya. (OL-7)