Rabu 18 Maret 2020, 19:35 WIB

Pemerintah Kaji Penerapan Rapid Test Telusuri Kasus Covid-19

Andhika Prasetyo | Humaniora
Pemerintah Kaji Penerapan Rapid Test Telusuri Kasus Covid-19

Antara/Sigid Kurniawan
Juru bicara Pemerintah tentang Penanganan virus korona Achmad Yurianto

 

PEMERINTAH mulai melakukan kajian terkait penerapan tes cepat atau rapid test untuk pengecekan covid-19.

Pembahasan dilakukan lintas kementerian/lembaga dengan melihat bagaimana pelaksanaan tes tersebut di negara-negara lain.

Juru bicara pemerintah terkait penanganan korona Achmad Yurianto mengungkapkan, satu hal yang perlu dipahami secara mendasar, rapid test memiliki mekanisme yang berbeda dari tes biasa.

"Rapid test menggunakan spesimen darah, tidak menggunakan apusan tenggorokan atau kerongkongan," ujar Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (18/3).

Baca juga : Satu Guru Besar UGM Positif Covid-19

Salah satu keunggulan rapid test adalah tidak membutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada biosecurity level 2. Artinya, pemeriksaan bisa dilaksanakan hampir di seluruh laboratorium kesehatan yang ada di rumah sakit di Indonesia.

Yang menjadi persoalan, karena yang diperiksa melalui rapid test adalah imunoglobulin, laboratorium akan membutuhkan spesimen paling tidak seminggu setelah terinfeksi.

"Jika dia terinfeksi kurang dari seminggu, ketika diperiksa akan keluar gambaran negatif," jelas Yuri. )OL-7)

Baca Juga

DOK WSE

Belajar Bahasa Inggris #DiRumahAja:100% Online Native Trainer

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 April 2020, 15:32 WIB
Wall Street English (WSE) adalah lembaga bahasa Inggris yang sejak hadir di Indonesia tahun 2007, sudah menggunakan fasilitas pembelajaran...
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

​​​​​​​Seruan Paskah, Kemenag Ajak Gereja Muliakan Kehidupan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 09 April 2020, 15:17 WIB
Kemenag telah mengeluarkan imbauan agar umat Kristen melaksanakan ibadah di rumah dengan memanfaatkan tekhnologi informasi atau...
MI/Mohamad Irfan

Istana: Revisi Perpres BPJS Kesehatan Masih Dibahas Kementerian

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 April 2020, 15:03 WIB
Landasan hukum yang baru dibutuhkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya