Presiden Instruksikan Tim Reaksi Cepat Tekan Penyebaran Covid-19

"Tim reaksi cepat secara organisasi telah memiliki kesiapan dalam personel, keahlian dan operasional kerja dalam situasi mendesak (emergency). Pemerintah melalui tim ini bekerja secara serius untuk menyelamatkan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Sabtu (14/3).

Tim reaksi cepat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo itu akan bersiaga di 135 lokasi pintu gerbang masuk ke Indonesia dan berjaga di 132 rumah sakit rujukan Covid-19, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, serta 65 rumah sakit BUMN.

Tim yang juga beranggotakan Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen Polri, dan TNI juga bertugas melacak pesebaran virus yang berhubungan dengan klaster-klaster penularan korona.

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi menekankan kekompakan seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi masyarakat agar benar-benar tercipta dalam menangani korona yang kian meluas.

"Persatuan dan kekompakan seluruh elemen bangsa menjadi penting. Partisipasi rakyat dalam bentuk kepekaan krisis sangat diperlukan seperti menjaga lingkungan bersih dan melakukan isolasi sendiri mandiri ketika ada gejala infeksi korona. Hubungi nomor darurat 119 ketika membutuhkan bantuan informasi dan penjemputan," ucapnya.

Fadjroel menambahkan pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam penanganan korona. Menjawab surat dari WHO, Presiden Jokowi telah berkomunikasi dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan komitmen dan strategi pemerintah, termasuk pembentukan gugus tugas reaksi cepat tersebut.

"Sebagian besar rekomendasi dalam surat WHO sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah sudah meningkatkan penanganan dengan menerbitkan Keppres Nomor 7/2020 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah dalam menangani Covid-19. Selain itu juga ada Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan Covid-19 yang berisi lima protokol serta panduan koordinasi pusat dan daerah," tukas Fadjroel. (Dhk/OL-09)