Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Program Sembako tahun 2020 di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (17/12).
Pertemuan itu, imbuhnya, mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 dan persiapan Program Sembako 2020.
"Bantuan sosial ini akan mulai disalurkan kepada masyakarat pada awal Januari, sehingga diharapkan program bantuan ini dapat dirasakan secepatnya," ujar Muhadjir.
Ia mengatakan penyaluran BNPT diharapkan dapat berdampak signifikan dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 9,4 %.
Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, pada Januari 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kesiapan untuk menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang nilainya sekitar Rp7 triliun dan BPNT senilai Rp2 triliun.
"Untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyakarat berpendapatan rendah," ucapnya.
Mensos mengatakan terdapat peningkatan indeks bansos pangan dari yang sebelumnya sebesar Rp110.000 menjadi Rp150.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat.
Ia berharap penambahan bansos ini dapat memberikan kesempatan bagi masyakarat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi selain beras dan telur seperti ikan, daging, ayam, dan kacang-kacangan.
"Penambahan Rp40.000 merupakan realisasi dari janji Presiden atas Program Sembako, namun pemerintah tidak akan meluncurkan kartu baru, hanya saja penambahan bansos itu akan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," terangnya.
Selain itu Pemerintah juga menekankan bahwa program bantuan tersebut akan berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kebijakan diskresi.
Dalam keterangan kepada awak media, Menko PMK mengatakan program bantuan itu akan disinergikan dengan program Pemerintah untuk menanggulangi stunting (tengkes).
"Karena itu akan ada kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintervensi langsung dalam pengentasan stunting," tukasnya. (Ind/OL-09)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved