Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan tanggap darurat dalam bencana banjir bandang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat senilai Rp1,6 miliar. Fokus penanganan pada evakuasi pengungsi ke tempat aman terutama untuk kelompok rentan.
“Tim Kemensos sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan untuk penanganan korban dan mengamati situasi terkini. Bantuan sudah kami salurkan termasuk bantuan logistik dengan total senilai Rp,16 miliar," kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Minggu (15/12).
Sejauh ini, Kemensos telah mengirimkan petugas perlindungan sosial korban bencana alam dari pusat untuk asesmen kebutuhan.
Seperti diketahui, telah berlangsung banjir bandang sebanyak dua kali pada 20 November dan 13 Desember di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Banjir terjadi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Pauh Duo.
Wilayah terdampak mencakup Nagari Pakan Rabaa Timur, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Nagari Pasar Muaro Labuah, Nagari Pasir Talang Selatan, Nagari Koto Baru, Nagari Pasir Talang, Nagari Lubuk Ulang Aliang, Nagari Lubuk Ulang Aliang Selatan, dan Nagari Lubuk Ulang Aliang Tangah.
Berdasarkan sumber data Pusdalops Tagana Kabupaten Solok Selatan banjir mengakibatkan korban meninggal satu orang, 622 jiwa mengungsi, 26 rumah rusak, dan 1 unit jembatan roboh.
Sejak bencana melanda Kemeterian Sosial telah bergerak, dengan melalui Tagana.
"Tagana Provinsi Sumbar dan Kabupaten Solok Selatan telah mendirikan tenda darurat dan evakuasi korban ke tempat aman serta layanan dukungan psikososial. Mereka juga mengelola dapur umum lapangan yang terpusat di pengungsian RTH Muaro Labuah," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.
Menurut Harry, pada saat bencana, tugas Kementerian Sosial adalah mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu. Sistem yang dimaksud adalah Klaster Nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana Kementerian Sosial bertugas dalam Klaster Perlindungan dan Pengungsian dan Klaster Logistik.
"Fokus penanganan adalah evakuasi pengungsi ke tempat aman, serta kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya," katanya.
Pada saat pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, Kementerian Sosial mengerahkan seluruh Potensi Penanggulangan Bencana Alam. Yakni pengerahan personil Tagana dan Sahabat Tagana, KSB, Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi, alat dan sistem komunikasi, dan kerja sama lembaga pemerintah dengan NGO.
Untuk banjir di Kabupaten Solok Selatan Bantuan Tanggap Darurat dari Kementerian Sosial terdiri dari Bantuan logistik Tahap 1 diserahkan kepada Dinsos Kabupaten Solok Selatan, Bantuan Logistik Tahap 2 diserahkan kepada Dinsos Provinsi Sumatera Barat.
Bantuan yang disalurkan berupa peralatan kebersihan keluarga 300 paket, mesin pompa pendorong air 10 unit, mesin genset 6 unit, mesin pompa sedot air dan selang spiral 10 unit, sembako 1.000 paket, santunan ahli waris untuk satu orang korban meninggal Rp15 juta.
"Total seluruh bantuan sebesar Rp1,6 miliar," kata Dirjen Linjamsos.
Bantuan logistik terdiri dari makanan, peralatan evakuasi, peralatan keluarga, dan sandang. Barang dikirimkan dari Gudang Regional Barat Kemensos di Palembang. (OL-09)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved