Serangan kepada Jurnalis Bergeser dari Fisik ke Digital

INTERNATIONAL Media Support (IMS) menilai terjadi pergeseran tindakan kekerasan terhadap jurnalis dari serangan fisik menjadi serangan melalui digital dan legal.

"Kekerasan melalui digital bisa berupa serangan kepada media sosial yang bersangkutan, bahkan dengan menggunakan pendengung (buzzer)," jelas Advisor IMS Ranga Kalansooriya dalam Seminar Nasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/11)

Ranga menyebutkan, perubahan tindak kekerasan tersebut perlu diantisipasi mengingat penanganan yang ada belum maksimal. "Ancaman kekerasan fisik bisa ditangani dengan relokasi, berpindah tempat atau berlindung di tempat yang aman. Tapi bagaimana kita merespons serangan digital dan legal?" tandasnya.

Menurutnya, setelah kasus pembunuhan massal 32 jurnalis di Filipina, tidak ada lagi pembunuhan yang terjadi. Namun, serangan berubah bentuk menjadi kasus legal seperti pajak dan kontrak kerja. Sepanjang 2018, terdapat 30 kasus legal yang menjerat jurnalis. Ia menambahkan, Indonesia perlu menyiapkan National Plan of Action untuk menangani hal tersebut dengan pendekatan multistakeholder mengingat serangan pada jurnalis merupakan isu bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyebut Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia dipastikan menurun pada 2019. "Indeks turun karena banyak kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dalam setahun terakhir," terang Ketua AJI Abdul Manan.

Berdasarkan catatan AJI, pada kasus 21-23 Mei 2019, terjadi 15 kasus kekerasan terhadap jurnalis, 9 di antaranya dilakukan polisi. Belasan kasus juga terjadi pada 23-30 September, serta 3 kasus kekerasan di Makassar serta adanya pembatasan koneksi internet yang terjadi di Papua. "Kalau disebut indeks akan membaik, saya kira itu keajaiban," pungkasnya. (OL-8)