Kemendikbud: Sekolah Swasta Tetap Penting dan Dibutuhkan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan keberadaan dan kontribusi sekolah swasta tetap penting dan dibutuhkan.

"Apakah sekolah swasta masih dibutuhkan? Tentu, sangat dibutuhkan karena sekolah swasta berperanan penting saling melengkapi dengan sekolah negeri," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, pada diskusi pendidikan bertema 'Sekolah Swasta, Masihkan Dibutuhkan di Indonesia?' di Jakarta, Selasa (10/12).

Acara yang digelar Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) itu dimoderatori praktisi pendidikan Indra Charismiaji dan disambut antusias kalangan sekolah swasta yang hadir sebagai peserta. Hadir pula di antaranya anggota DPR, Ledia Hanifa, Kepala LP Maarif Nahdlatul Ulama, Arifin Junaidi, Wakil Dikdasmen PP Muhammadiyah, Teuku Ramli Zakaria, Kepala Taman Siswa, Saur Panjaitan, Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Romo Darmin, Ketua Majelis Pendidikan Kristen, David Tjandra, Imam Parikesit, dan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DKI Jakarta.

Totok, yang juga Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud ini, menjelaskan, tantangan terbesar baik sekolah swasta maupun negeri adalah kualitas hasil belajar. Namun, kelebihan yang dimiliki sekolah swasta ialah kemerdekaan berpikir, tidak terpaku pada kurikulum. Hal ini berbeda dengan sekolah negeri.

Dia mencontohkan sekolah JIS dan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) seperti Pribadi dan lain-lain banyak yang berprestasi sehingga dapat menjadi model pembelajaran bagi sekolah swasta juga sekolah negeri.

"Banyak sekolah swasta yang luar biasa untuk membantu dan menginspirasi sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang menginspirasi perbiakan proses belajar," tegasnya.

Sementara bagi Muhammadiyah dan NU yang memiliki ribuan sekolah telah berkontribusi guna memajukan pendidikan Indonesia, peran swasta amat penting karena pembangunan pendidikan tidak bisa jalan sendiri.

"Karena itu, perubahan berupa deregulasi dan debirokratisasi pendidikan diperlukan," kata Teuku Ramli dari Muhammadiyah.

"Bagi NU ada atau tidak bantuan pemerintah untuk 20 ribu sekolah dan madrasah, kami terus berjalan kendati kami akui banyak gaji guru NU masih minim," kata Kepala LP Maarif, Arifin Junaidi.

Baca juga: Sistem Mengajar untuk Generasi Z di Sekolah Perlu Diubah

Sementara itu, Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Vinsensius Darmin Mbula atau Romo Darmin, mengusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim perlu memiliki wakil  untuk mengurus sekolah swasta lebih baik.

"Kemendikbud sebaiknya memiliki dua wamen yakni wamen yang mengurus sekolah negeri dan wamen sekolah swasta agar lebih baik dan bermutu," kata Romo Darmin.

Di sisi lain, Majelis Pendidikan Kristen, David Tjandra, mengingatkan saat ini banyak guru bekerja bukan dengan panggilan hati. Untuk itu, dia meminta proses seleksi guru di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dilakukan lebih selektif.

Direktur Cerdas, Indra Charismiadji, menegaskan keberadaan sekolah swasta amat penting dalam keterlibatan pembangunan.

"Kita ingin lihat arahan dari pemerintah karena kondisinya hari ini perhatian pemerintah masih timpang pada sekolah swasta. Kita ingin lihat arahnya ke mana untuk pembangunan sumber daya manusia atau SDM Indonesia," tegasnya.

Hemat dia, sebagai bagian bangsa Indonesia para stakeholder kalangan sekolah swasta ingin mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan SDM.

"Bangsa kita mempunyai impian Indonesia emas dengan menjadi posisi 5 di dunia. Tantangan kita adalah kualitas SDM. Namun belum semua anak usia sekolah yang belum bersekolah," tukasnya seraya menambahkan hasil diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada pemerintah dan DPR untuk meningkatkan peran serta sekolah swasta di Tanah Air. (OL-1)