Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus membantu masyarakat terdampak bencana sosial di Wamena, Jaya Wijaya, Papua. Setiap bantuan yang diusulkan pemerintah daerah (pemda) setempat, Mensos memastikan akan dipenuhi.
“Kami akan terus membantu masyarakat terdampak kerusuhan di Wamena melalui pemda setempat. Berapun bantuan yang diajukan, akan kami penuhi, tanpa satupun kami coret,” kata Mensos usai memberikan sambutan pada seminar internasional 'Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial, Prospek dan Tantangannya' di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos RI, Jakarta, Senin (7/10).
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) tahun 2019 - 2022.
Mensos menjelaskan, berbagai bantuan selama ini sudah dikirimkan ke Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya.
Sesuai permintaan pemkab, kata Mensos, bantuan dikirimkan berupa kebutuhan untuk kebutuhan dasar.
“Misalnya, bantuan tahap awal diberikan dalam bentuk pembuatan Dapur Umum,” kata Mensos.
Tercatat, bantuan Kemensos berupa dapur umum untuk memenuhi makan bagi 5.000 jiwa, kemudian 1.500 paket perlengkapan pakaian anak, 1.500 paket perlengkapan pakaian pria, 1.500 paket perlengkapan pakaian wanita, 2.500 matras, 1.500 tenda gulung /terpal, 2.500 selimut.
Mensos menambahkan, Kemensos juga menyalurkan bantuan yang tidak diminta pemda, yakni layanan dukungan psikosial (LDP). Bersama sejumlah perguruan tinggi, Kemensos sudah mengiriman team ke Wamena.
“Saya mendapat perintah khusus dari Bapak Presiden, untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak kerusuhan,” kata Mensos.
Kemudian bantuan lain yang tidak diminta Pemda dan diberikan Kemensos, kata Mensos, adalah santunan kepada ahli waris korban meninggal. “Jumlah korban meninggal sebanyak 32 orang, sedangkan santunan adalah Rp15 juta per jiwa,” kata Mensos.
Bantuan lain yang tidak diminta pemda namun disalurkan Kemensos adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 100 unit.
“Tujuannya sebagai stimulan untuk membantu para pemilik warung yang terdampak kerusuhan. Dengan demikian diharapkan mereka segera bisa berdagang dan perekonomian warga kembali bergerak,” kata Mensos.
Nilai bantuan untuk Wamena senilai Rp4,051 miliar, yang terdiri dari berbagai bentuk. Mensos kemnbali menekankan, Kemensos masih menunggu bila ada permintaan bantuan dari Pemkab Jayawijaya.
“Bahkan kami menerima permintaan bantuan dari Nduga. Sudah saya ACC dan dalam proses penyaluran,” kata Mensos.
Terkait acara seminar internasional, Mensos menyatakan, acara ini disemangati oleh rasa syukur telah disahkannya UU Pekerjaan Sosial. Menurut Mensos, kehadiran UU Pekerjaan Sosial patut disyukuri sebab memberikan perlindungan dan hak-hak para pekerja sosial.
Kemudian seminar juga membahas keterkaitan kemajuan teknologi era 4.0 terhadap tugas pembangunan kesejahteraan sosial. Selain memberikan manfaat, kemajuan teknologi juga membawa ekses yang tidak selamanya baik.
“Maka itu perlu kajian memdalam dari aspek norma dan etika,” kata Mensos.
Di lain pihak, derasnya informasi mengharuskan pekerja sosial senantiasa siap. “Dari seminar ini diharapkan dapat dikaji dan diberikan masukan bagi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. (OL-09)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN).
LOVE Letter for Wamena, mengungkapkan kecintaan Desainer Didiet Maulana atas indahnya banyak hal menarik di Wamena, Papua. Kemudian ia pun menuangkan keindahan tersebut
Hutama Karya segera bangun jalan Trans Papua
Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, konsep dasar pengusulan metode tersebut sebagai masukan yang berupaya restorasi ekosistem gambut.
Komnas HAM mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum
Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved