Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ASIA Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya, Kamis (5/9), secara resmi menyerahkan lebih dari 50.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada acara Redistribusi Tanah Hutan Untuk Rakyat (TORA Hutan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam acara yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Redistribusi Tanah/TORA Hutan dan penyerahan SK Hutan Adat.
APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya akan melepaskan sebagian lahan konsesi perusahaan secara bertahap sesuai koridor regulasi untuk redistribusi dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap realisasi target penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.
“Tanah Objek Reforma Agraria adalah program bersama dengan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Program-program ini sangat penting untuk pemerintah, sebagai jaminan masyarakat mempunyai ruang dan akses untuk kehidupan yang lebih baik,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. “Dengan bersinergi antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha, diharapkan kita bisa mendapat hasil yang semakin baik.”
Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Perekonominan Republik Indonesia Darmin Nasution menekankan bahwa reforma agraria akan membantu pemerintah menciptakan struktur kepemilikan lahan yang lebih adil di Indonesia.
“Melalui Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang PPTK, pemerintah menata ketimpangan struktur pemilikan tanah dan penguasaan tanah sehingga menjadi lebih berkeadilan. " tegas Darmin.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini, kurang lebih 2,6 juta hektare atau 63% dari kawasan hutan seluas dari target yang diproyeksikan untuk TORA telah diselesaikan. Tanah yang dialokasikan untuk TORA ini, kata dia, nantinya dijadikan permukiman transmigrasi, pencetakan sawah baru, lahan garapan, dan lain-lain.
Managing Director Sinar Mas Saleh Husin yang menghadiri acara sebagai perwakilan APP Sinar Mas mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah merealisasikan program TORA, terutama sebagai salah satu solusi pemerataan ekonomi rakyat, sekaligus penyelesaian konflik lahan di Indonesia.
“APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya bangga menjadi salah satu perusahaan pertama yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan program TORA. Sebagai bentuk dukungan, keterbukaan, dan kesiapan untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain, kami telah menyerahkan data tentang desa-desa yang menjadi bagian dari inisiatif program TORA,” terang Saleh Husin.
Menurut dia, menjalani strategi bisnis yang berkelanjutan sudah menjadi inti dari aktivitas APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) yang merupakan bagian penting dari Sustainability Roadmap Vision 2020 milik perusahaan.
APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya percaya melalui bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, perusahaan dapat membawa manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Selain melindungi kelestarian hutan, perusahaan secara khusus ingin menjadi yang terdepan dan secara aktif meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar area konsesi perusahaan serta seluruh mitra pemasoknya. (RO/A-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Hingga kini banyak petani Indonesia masih berstatus gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektare.
Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
Ia menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved