Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menilai beras yang diserap untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan beras milik Bulog.
Menurut Muna, BPNT selalu menyerap beras daerah setempat, sehingga sesuai dengan lidah lokal. Ia kembali mengingatkan, dulu beras untuk program BPNT tidak disuplai lagi oleh Bulog, karena kualitas beras Bulog dianggap tidak layak.
“Setelah kita jadikan BPNT dan menyerap beras daerah setempat, maka berasnya itu tidak hanya layak, namun jauh lebih baik. Saya lihat di beberapa tempat, masyarakat menyatakan BPNT hebat,” ujar Muna usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (26/7/2019).
Menurut Muna, ada kendala saat ini Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso tidak setuju dengan perpindahan penyaluran beras sejahtera (rastra) dari Bulog ke BPNT. Muna menilai jika rastra mau dikembalikan ke Bulog lagi, mekanismenya harus diubah. Penyerapan beras daerah setempat dianggap tetap lebih bagus, karena sesuai dengan lidah lokal.
Di sisi lain, politisi Partai NasDem juga menyinggung masalah kompetensi pendamping PKH yang perlu dievaluasi oleh Kementerian Sosial. Menurut Muna, para pendamping PKH perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menaikkan taraf hidup para penerima PKH.
“Pendamping PKH tidak hanya membagikan job description, itu tidak akan ada kemajuan dari penerima PKH. Mereka harus mendapatkan diklat untuk membimbing para penerima PKH agar bisa menaikkan taraf hidupnya. Para penerima PKH bisa diajak menabung, lalu dicarikan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dengan sesama para penerima PKH,” pungkas Muna. (OL-09)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved